Saat ini kita memang masih belum memenuhi standar ituJakarta (ANTARA) -
Pos pemadam kebakaran (damkar) di DKI Jakarta hingga saat ini belum ada di tiap kelurahan daerah ini sehingga ketika ada peristiwa, respon penanganan tidak memenuhi standar secara ideal.
"Saat ini kita memang masih belum memenuhi standar itu dan kita baru ada 139 pos pemadam kebakaran yang harusnya ada di 267 kelurahan," kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, untuk mewujudkan pos damkar di seluruh kelurahan, harus juga ada penambahan personel menjadi 10-11 ribu orang atau jauh lebih banyak dari kondisi saat ini sebanyak 4000 petugas.
"Makanya kami terus berupaya bagaimana pemenuhan 'respond time' itu dengan membangun pos-pos bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk swasta dengan dibuatkan perjanjian agar turun jika terjadi kondisi gawat darurat," katanya.
Baca juga: DPRD dukung pembentukan relawan di 398 RW untuk minimalkan kebakaran
Ia mengakui, kondisi anggaran saat ini tidak bisa melaksanakan pendirian pos damkar di tiap kelurahan.
Dia mencontohkan pada tahun ini anggaran sebesar Rp1,3 triliun, sekitar 52 persen sudah habis untuk belanja pegawai, di luar biaya rutin untuk BBM, listrik, air dan perawatan rutin kendaraan, serta operasional pos.
Sementara sisa anggarannya, tambah Satriadi, difokuskan dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi personel damkar dan juga ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran seperti pembentukan relawan kebakaran dan hidran mandiri.
"Jadi, tahun ini konsentrasi kami terkait APD untuk 'rescue' personel damkar. Kemudian ketahanan masyarakat terkait pencegahan kebakaran," demikian Satriadi.
Baca juga: Fraksi PSI DPRD pertanyakan kecukupan anggaran untuk atasi kebakaran
"Saat ini kita memang masih belum memenuhi standar itu dan kita baru ada 139 pos pemadam kebakaran yang harusnya ada di 267 kelurahan," kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, untuk mewujudkan pos damkar di seluruh kelurahan, harus juga ada penambahan personel menjadi 10-11 ribu orang atau jauh lebih banyak dari kondisi saat ini sebanyak 4000 petugas.
"Makanya kami terus berupaya bagaimana pemenuhan 'respond time' itu dengan membangun pos-pos bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk swasta dengan dibuatkan perjanjian agar turun jika terjadi kondisi gawat darurat," katanya.
Baca juga: DPRD dukung pembentukan relawan di 398 RW untuk minimalkan kebakaran
Ia mengakui, kondisi anggaran saat ini tidak bisa melaksanakan pendirian pos damkar di tiap kelurahan.
Dia mencontohkan pada tahun ini anggaran sebesar Rp1,3 triliun, sekitar 52 persen sudah habis untuk belanja pegawai, di luar biaya rutin untuk BBM, listrik, air dan perawatan rutin kendaraan, serta operasional pos.
Sementara sisa anggarannya, tambah Satriadi, difokuskan dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi personel damkar dan juga ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran seperti pembentukan relawan kebakaran dan hidran mandiri.
"Jadi, tahun ini konsentrasi kami terkait APD untuk 'rescue' personel damkar. Kemudian ketahanan masyarakat terkait pencegahan kebakaran," demikian Satriadi.
Baca juga: Fraksi PSI DPRD pertanyakan kecukupan anggaran untuk atasi kebakaran
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023
