Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, Yandri mengatakan kunjungan tersebut untuk menyikapi usulan Kemeneterian Agama terkait biaya haji yang mencapai Rp69 juta.
Baca juga: Menko PMK sarankan kenaikan biaya haji secara bertahap
Selain memantau persiapan haji, rombongan juga mengadakan dengar pendapat dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah Eko Hartono, Dirjen Haji dan Umroh Hilman Latief, Konsul Haji Jedah Nasrullah Jasam dan Kepala ITPC Jeddah Muhammad Rivai Abbas.
“Intinya kami ingin biaya haji yang ditetapkan tidak memberatkan jamaah haji,” kata Yandri menegaskan.
Menurut dia, berita soal biaya haji yang mencapai Rp69 Juta membuat masyarakat resah. Padahal itu masih usulan, belum keputusan akhir antara DPR dan pemerintah.
Menurut dia, biaya haji nilainya bisa di bawah usulan Kementerian Agama bila ada komponen-komponen tertentu yang bisa dibicarakan ulang dengan rekanan penyelenggara haji.
Salah satunya, seperti tiket pesawat yang biayanya ditaksir sebesar Rp33 juta.
“Nah kita ingin harga tiket diturunkan,” ujarnya.
Tak hanya tiket yang bisa dibicarakan ulang, soal biaya hotel dan catering pun bisa juga dilakukan hal yang sama.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri Susanto ingin agar uang haji atau uang yang dikelola BPKH tetap sehat. Ini ditekankan agar keberlangsungan pelaksanaan ibadah haji di masa-masa yang akan datang tetap bisa berlangsung secara aman.
Baca juga: Kemenag DIY pastikan belum ada calon haji batalkan keberangkatan
Baca juga: Pro kontra kenaikan dana haji dan hubungannya dengan kadar "istithoah"
Pewarta: Fauzi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
