Rektor Unand Prof Yuliandri di Padang, Jumat, mengatakan terkait pemenuhan kebutuhan dokter tersebut, sebelumnya telah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dan Menteri Kesehatan (Menkes) pada 12 Juli 2022.
Pada SKB dua menteri tersebut, perguruan tinggi yang memiliki fakultas kesehatan diminta untuk melakukan peningkatan kuota penerimaan program sarjana kedokteran, program dokter spesialis dan penambahan program studi dokter spesialis melalui sistem kesehatan akademik/Academic Health System (AHS).
“Sesuai dengan SKB Kemendikbudristek dengan Kemenkes diharapkan setiap fakultas kedokteran menambah daya tampung. Tetapi untuk tahun ini, Unand belum bisa menerapkan penambahan daya tampung mahasiswa baru di prodi sarjana kedokteran. Rencananya tahun depan baru bisa kita laksanakan,” katanya.
Baca juga: Unand kukuhkan dua guru besar bidang teknik sipil
Baca juga: Unand tuntaskan wisuda VI tahun 2022 yang tertunda
Ia mengatakan, dalam meningkatkan daya tampung tersebut perlu menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) dan sarana pendukung lainnya. Sebab sistem yang digunakan untuk mahasiswa kedokteran beda dengan fakultas lainnya.
“Kalau kebutuhan itu tidak disiapkan, makanya proses perkuliahan tidak akan maksimal,” jelasnya.
Ia menyampaikan pendidikan kedokteran menggunakan sistem pembelajaran blok, beda dengan program studi lainnya. Kapasitas satu lokal hanya 15 orang.
Misalnya, jika dilakukan penambahan daya tampung 300 orang, artinya perlu menyiapkan tambahan lokal dan SDM.
“Dengan kondisi ini, maka untuk sarjana kedokteran kita belum tambah daya tampung pada tahun 2023 ini, tapi program spesialis dan profesi telah dilakukan penambahan,” ujarnya.
Ia menambahkan program studi kedokteran Unand yang telah terakreditasi A berpeluang menambah kuota daya tampung lebih 20 persen dibandingkan yang terakreditasi B.
“Saat ini kuota untuk mahasiswa kedokteran umum 250 orang, tahun 2023 kita belum menambah tapi tahun 2024 bisa ditambah. Untuk akreditasi A, penambahan kuotanya tergantung kesiapan dan prodi, maksimal bisa mencapai 50 persen dari kuota sebelumnya,” ujarnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menyebutkan jumlah dokter umum di provinsi itu masih kurang, karena itu ia berharap ada upaya penambahan agar pelayanan kesehatan bisa lebih merata.*
Baca juga: Polresta Padang harap korban dugaan pelecehan seksual di Unand melapor
Baca juga: Unand ambil tindakan tegas pada dosen pelaku pelecehan
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
