Tokyo (ANTARA) - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Sabtu menegur salah satu sekretarisnya, yang mengatakan dia tidak mau bertetangga dengan pasangan lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) dan bahwa orang-orang akan meninggalkan Jepang jika pernikahan sesama jenis dilegalkan.

Dalam pernyataan yang dilaporkan oleh media lokal pada Jumat, Masayoshi Arai, seorang pegawai pemerintah yang telah bekerja untuk Kishida sejak Oktober, menegaskan dia bahkan tidak ingin melihat pasangan sesama jenis.

"Komentarnya keterlaluan dan sama sekali tidak sesuai dengan kebijakan pemerintahan ini," kata PM Kishida dalam pernyataan yang disiarkan NHK.

Kisihida menambahkan, dia mungkin akan memecat Arai yang sudah meminta maaf atas komentar "salah ucap" itu.

Sebelumnya Kishida berargumen di parlemen bahwa pernikahan sesama jenis membutuhkan pertimbangan yang cermat karena dapat berdampak pada struktur keluarga Jepang.

Komentar Arai itu menjadi aib bagi Kishida di tengah dia melakukan persiapan untuk menjamu pemimpin G7 pada Mei nanti.

Jepang, yang dipimpin oleh partai konservatif Demokrat Liberal (LDP) selama tujuh dekade terakhir, tidak melegalkan pernikahan sesama jenis seperti negara G7 lainnya.

Komentar Arai dapat semakin mengikis dukungan publik terhadap Kishida, yang menurut jajak pendapat, sejak tahun lalu sudah turun hampir setengahnya menjadi sekitar 30 persen, menyusul serangkaian pengunduran diri pejabat senior di pemerintahan.

Salah satu pejabat yang undur diri adalah Mio Sugita, Wakil Menteri Parlemen untuk Urusan dalam Negeri dan Komunikasi, yang berhenti dari jabatannya pada bulan Desember karena ucapannya tentang kelompok LGBT, dan juga tentang penduduk asli Jepang suku Ainu.

Menurut survei NHK pada Juli 2021, dua bulan sebelum Kishida menjadi Perdana Menteri, 57 persen dari 1.508 responden mengatakan mereka mendukung pengakuan hukum terhadap pernikahan sesama jenis.

Tanpa pengakuan hukum atas pernikahan, pasangan sesama jenis tidak dapat mewarisi aset satu sama lain dan hak asuh atas anak satu sama lain.

Pada November, pengadilan di Tokyo menegakkan larangan pernikahan sesama jenis, tetapi juga menyatakan kurangnya perlindungan hukum bagi keluarga pasangan sesama jenis melanggar hak asasi mereka.

Sumber: Reuters
Baca juga: Pengadilan Osaka: Larangan pernikahan LGBT tak melanggar konstitusi
Baca juga: Ratusan pasangan sejenis menikah massal di Mexico City

 

Penerjemah: Kenzu Tandiah
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023