Agun mengangkat disertasi dengan judul "Tata Kelola Fungsi Representasi dan Rekrutmen Partai Golkar Dalam Mewujudkan Good Governance di Era Reformasi".
Agun mengungkapkan jika pelaksanaan good governance hingga saat ini belum mampu diwujudkan secara baik dan benar. Padahal landasan good governance ini telah dirumuskan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.
"Adanya masalah dengan partai politik yang belum mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara baik baik, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara, Indeks Persepsi Korupsi kita pada tahun 2022 mengalami anjlok luar biasa," jelasnya.
Menurut dia, keberadaan partai politik menjadi institusi publik yang terendah mendapat kepercayaan publik. Dua hal inilah yang menjadi latar belakang karena pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan oleh tata kelola partai politik yang baik.
Agun menyebutkan partai politik adalah satu-satunya institusi publik yang mendapat mandat konstitusional sebagaimana pasal 6A dan pasal 22E dan pasal 18 UUD 1945, yakni untuk menjalankan fungsi rekrutmen atas jabatan politik di legislatif dan eksekutif, sekaligus menjalankan fungsi representatif yang wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
"Disertasi ini adalah disertasi Ilmu Administrasi Publik, Administrasi Pembangunan Negara dari perspektif politik. Di mana terwujudnya good governance membutuhkan aktor politik untuk menjalankan kekuasaan politik yang dihasilkan oleh pemilu sebagai instrumen demokrasi yang pesertanya adalah partai politik," papar politikus senior Golkar itu.
Dalam penelitiannya, khususnya pada perhitungan populasi dan sampel yang menggunakan teknik Slovin, disertasi melibatkan responden kuantitatif sebanyak 69 dari 222 responden internal Golkar serta narasumber kualitatif sebanyak 22 narasumber internal elit Golkar dan pakar.
"Selama era reformasi dari tahun 1999 hingga 2022, fungsi rekrutmen mengalami fluktuasi dan berjalan dengan mekanisme yang berubah-rubah," ungkapnya.
Diungkapkan, pada awal reformasi masih terbawa nuansa kental PDLT. Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya terkait dengan perubahan sistem dan kontestasi politik, Golkar turut pada mekanisme vote getter yang lebih mengutamakan perolehan kursi tanpa melalui proses edukasi dan kaderisasi sehingga pemilu yang dihasilkan masih bersifat electoral belum bersifat adu gagasan dan ide perubahan konsep pembangunan.
"Hasil penelitian menunjukkan lebih dari 80 persen responden dan pandangan para narasumber pakar menyatakan bahwa Partai Golkar sangat mampu dan siap untuk menjalankan fungsi rekrutmen ini. Partai Golkar telah memiliki dan telah berjalan Golkar Institute sebagai sekolah pemerintahan dan kebijakan publik," katanya menegaskan.
Agun berhasil meraih gelar doktor setelah mengikuti ujian dan mempertahankan disertasi di depan para pembimbing dan penguji, yaitu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, Dr. Muhammad Taufik, Dr. Makhdum, Prof. Dr. Zainuddin Amali, Dr. R. Luki, Dr. Asropi, dan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan.
Pewarta: Fauzi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
