Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate mendorong insan pers dapat memanfaatkan teknologi dalam menjalankan verifikasi kebenaran atau "fact checking".

Hal itu disampaikannya bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 yang berlangsung di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Medan, Sumatera Utara, Rabu.

Baca juga: Pers wajib disiplin verifikasi hindari bahaya manipulasi "deepfake"

“Media bisa membantu melalui fact checking dengan menggunakan teknologi digital, memproses analisis data numerik, menganalis sosial network hingga mengoptimalisasi biaya variabel lain dalam berbagai kinerja jurnalisme,” ujar Johnny dikutip dari siaran persnya.

Johnny menyebutkan pemanfaatan teknologi oleh wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistiknya juga menjadi jalan untuk memastikan ruang digital yang bersih dan bermanfaat bagi masyarakat dalam mencari berita.

Apalagi di era masifnya penggunaan media sosial, ruang digital menjadi rawan menghadapi tantangan disinformasi, misinformasi, dan malinformasi.

Ia mengharapkan wartawan bisa tetap menjaga fungsi sosialnya dengan menjalankan kinerja jurnalistik yang sehat dan berkualitas lewat pemeriksaan fakta.

Baca juga: Ketua PWI: HPN 2023 bangkitkan ekonomi lokal di Sumatera Utara

Justru dengan kemajuan teknologi dan ruang digital masa kini, insan pers diharapkan bisa memanfaatkan teknologi tersebut salah satunya yang kini banyak diadopsi berupa teknologi kecerdasan buatan atau akrab dikenal Artificial Intelligence (AI).

Johnny lebih lanjut mencontohkan pemanfaatan AI yang digunakan di media asing telah membantu produktivitas medianya.

“Penggunaan AI oleh Associated Press Amerika Serikat, misalnya telah mampu menghasilkan jumlah produksi artikel sebesar 12 kali lipat dari sebelumnya. Pemanfaatan AI ternyata mendorong peningkatan produksi artikel 12 kali lipat atau 1.200 persen,” kata Johnny.

Menkominfo mengapresiasi pers bebas yang telah berkembang sangat baik saat ini di Indonesia.

Tentunya Kemenkominfo mendorong insan pers dan pemerintah dapat terus bersama-sama menjaga ruang digital dengan penuh tanggung jawab.

“Kami terus aktif berkoordinasi dengan Dewan Pers menjalankan patroli siber dalam menangani konten negatif dan disinformasi yang tersebar di ruang digital sehingga dapat mewujudkan ekosistem digital yang aman yang nyaman dan produktif bagi seluruh rakyat,” tutupnya.



Baca juga: PWI minta Presiden tak gunakan KUHP baru untuk penjarakan wartawan

Baca juga: Rektor UNS: Fungsi wartawan strategis kontrol kekuasaan

Baca juga: Moeldoko harap pers mampu mereduksi berita bohong

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2023