Menurut laporan Reuters pada Kamis, peningkatan upaya penertiban yang dilakukan TikTok itu berkenaan dengan propaganda politik yang dimainkan media yang dikendalikan oleh negara termasuk terkait isu perang di Ukraina.
Menyajikan laporan kemajuannya tentang apa yang sudah dilakukan TikTok untuk memenuhi kode praktik Uni Eropa (UE) tentang disinformasi selama enam bulan terakhir ini, perusahaan tersebut mengakui perlu meningkatkan upayanya.
"Sementara kami bangga dapat memberikan tingkat detail terperinci ini untuk pertama kalinya, kami menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," kata Caroline Greer, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah, dalam unggahannya di blog.
TikTok, kata dia, akan memperluas label media yang dikendalikan negara, meningkatkan tindakan terhadap disinformasi yang terkait dengan Ukraina, memperluas program pemeriksaan fakta di seluruh Eropa untuk memasukkan lebih banyak cakupan bahasa, dan meningkatkan volume klaim yang diperiksa faktanya.
Perusahaan juga akan memperkuat pendekatannya terhadap disinformasi dalam kebijakan periklanannya.
TikTok mengatakan dalam enam bulan terakhir telah menghapus 191 iklan yang melanggar larangan aktor politik memasang iklan di platformnya, dan menghubungkan orang ke sumber informasi resmi tentang COVID-19, Holocaust, perang di Ukraina, dan topik lainnya.
Baca juga: Perusahaan teknologi diminta arsipkan bukti kejahatan Rusia
Baca juga: TikTok blokir unggahan video di Rusia
Baca juga: TikTok beri label untuk media yang didukung negara
Penerjemah: Siti Zulaikha
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2023
