Kerja sama dan niat baik telah ditunjukkan selama ini. Dengan kerja sama yang baik tersebut akhirnya terdapat 'underlying document' yang resmi, mengenai kegiatan pemrosesan gas di Kilang LNG Badak sebagai tindak lanjut atas penetapan Menteri KeuanganJakarta (ANTARA) - SKK Migas, Badak LNG, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) penghasil gas Kalimantan Timur menandatangani Bontang Processing Agreement' (BPA) di Jakarta, Senin.
Penandatanganan itu dilakukan agar pengolahan gas bumi dari berbagai penghasil gas menjadi "liquefied natural gas" (LNG) dan "liquefied petroleum gas" (LPG) memiliki kepastian hukum yang lebih baik.
Dalam sambutannya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto memberikan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama Pertamina yang telah memberikan dukungan kepada Badak LNG atas ditandatanganinya perjanjian ini.
"Kerja sama dan niat baik telah ditunjukkan selama ini. Dengan kerja sama yang baik tersebut akhirnya terdapat 'underlying document' yang resmi, mengenai kegiatan pemrosesan gas di Kilang LNG Badak sebagai tindak lanjut atas penetapan Menteri Keuangan," kata Dwi dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Selain Dwi, turut hadir dalam penandatanganan tersebut, yakni jajaran manajemen SKK Migas, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Wiko Migantoro, Presiden Direktur Badak LNG Gema Iriandus Pahalawan serta pimpinan tertinggi KKKS PHM, PHKT, PHSS, ENI Muara Bakau, ENI East Sepinggan dan Chevron Rapak.
Lebih lanjut, Dwi mengatakan dengan ditandatanganinya perjanjian itu, maka tidak hanya dapat menjadi payung hukum bagi para pihak, namun juga dapat memberikan kepastian investasi.
"Khususnya dalam pelaksanaan operasional serta sebagai implementasi dari prinsip tata kelola hulu migas yang baik," tuturnya.
Menurut dia, Kilang LNG Badak memegang peranan yang sangat krusial dalam upaya pencapaian "lifting" gas nasional, di mana pada 2022 sekitar 41 persen dari volume produksi LNG nasional atau sebesar 81 kargo diproses di Kilang LNG Badak.
Dari penjualan LNG tersebut, mampu menghasilkan penerimaan negara sebesar 2,76 miliar dolar AS atau sekitar Rp41 triliun.
Pada kesempatan tersebut, ia juga meminta Badak LNG untuk melakukan upaya efisiensi penggunaan gas (own use) untuk operasional kilang LNG sehingga penerimaan negara dapat lebih dioptimalkan.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengucapkan terima kasih kepada SKK Migas karena selalu mendorong peningkatan produksi migas di hulu sehingga kemandirian energi dapat ditingkatkan bersama. Oleh karena itu, kata Nicke, Kilang LNG Bontang harus dioperasikan secara optimal dan efisien.
Ke depan, kata dia, peran gas sangat penting dalam transisi energi, "Kita memerlukan transisi energi yang sifatnya handal, yaitu gas dan kita memiliki potensi gas yang masih bisa kita tingkatkan," kata Nicke.
Ia mengatakan saat ini kebutuhan gas terus mengalami peningkatan, baik dari industri, rumah tangga, dan transportasi. Selain itu, upaya pemerintah menuju "net zero emission" (NZE) juga harus terus didukung.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur Badak LNG Gema Iriandus Pahalawan juga turut menyampaikan terima kasihnya kepada para pihak yang terus mempercayakan pengelolaan Kilang LNG Bontang kepada perusahaannya.
"Terima kasih, kami akan memanfaatkan amanah ini sebaik-baiknya dan bekerja bersama untuk mewujudkan kemandirian energi," ujar Gema.
Baca juga: SKK Migas integrasikan pabrikan lokal untuk industri migas nasional
Baca juga: Industri hulu migas dinilai tetap strategis bagi perekonomian nasional
Baca juga: SKK Migas menemukan 15,02 juta kaki kubik gas di Pulau Seram, Maluku
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
