"Yang pertama, kami tentu sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang mencoret sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan yang tidak lagi diberikan pupuk subsidi. Akibatnya, petani sawit kecil dipaksa bersaing dengan korporasi yang menguasai sumber daya produksi", kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Sultan saat mendapatkan laporan petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu yang masih mengalami kesulitan untuk membeli pupuk kimia karena saat ini harganya sudah di atas Rp1 juta per karung. Kondisi itu membuat produktivitas kelapa sawit menurun hingga 50 persen.
Menurutnya, harga pupuk nonsubsidi yang mahal sangat memberatkan petani sawit dalam memenuhi kebutuhan pupuk bagi tanaman kelapa sawit.
Untuk itu, kata Sultan, pemerintah perlu mencari substitusi sumber subsidi pupuk bagi petani sawit kecil.
"Sampai saat ini kami hanya mengetahui bahwa ratusan triliun dana sawit yang dikumpulkan namun porsi petani hanya disalurkan melalui dana replanting hanya sekitar Rp702 miliar sampai dengan 2018 atau sekitar 1,6 persen. Hampir semua dana tersebut dialokasikan kepada korporasi dan kebijakan mandatori biodiesel", ujarnya.
Sultan menjelaskan pihaknya tidak mengatakan hal tersebut salah kaprah, tapi idealnya anggaran dana pungutan ekspor sawit tersebut perlu dialokasikan sesuai kebutuhan sarana produksi petani sawit.
Selain kebutuhan bibit untuk peremajaan, kata dia petani juga membutuhkan pupuk yang memiliki porsi biaya produksi yang juga tinggi pada setiap musimnya.
"Ketimpangan penggunaan dana BPDPKS perlu segera disikapi pemerintah. Jika produktivitas petani swadaya terus rendah, dalam jangka panjang itu akan menjadi bom waktu yang mempersulit produktivitas dan pemenuhan kebutuhan sawit nasional," ujarnya.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
