BMKG dan BPBD melakukan survei mikrozonasi mulai dari 28 Februari hingga 8 Maret 2023 mendatang. Selain untuk mendeteksi dini gempa bumi, juga untuk melengkapi melengkapi data survei mikroorganisme tahun 2020Surabaya (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) melakukan mitigasi atau deteksi dini bencana gempa bumi dengan survei mikrozonasi (kerentanan seismik) di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Fungsional Madya Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ariska Rudianto dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Selasa, mengatakan, deteksi dini dengan survei mikrozonasi ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak dari gempa bumi.
"BMKG dan BPBD melakukan survei mikrozonasi mulai dari 28 Februari hingga 8 Maret 2023 mendatang. Selain untuk mendeteksi dini gempa bumi, juga untuk melengkapi melengkapi data survei mikroorganisme tahun 2020," kata Ariska.
Menurut dia, mikrozonasi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor kerentanan wilayah terhadap bahaya gempa bumi di Kota Surabaya.
"Hasil dari kajian ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyusunan rencana tata ruang di wilayah setempat, seperti perumusan peraturan, dan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan infrastruktur yang berwawasan mitigasi bencana," kata dia.
Pada 2020 BMKG, lanjutnya, melalui Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu telah melakukan kajian mikrozonasi di Kota Surabaya, dengan cara pengukuran parameter kecepatan rata-rata gelombang geser. Hasilnya jenis tanah dengan kedalaman 30 meter di Surabaya didominasi oleh tanah lunak (SE), meskipun di beberapa titik memiliki klasifikasi tanah sedang (SD), dan tanah keras (SC).
Pada 2023 BMKG kembali melaksanakan kajian mikrozonasi di wilayah Kota Surabaya. Rencananya kajian itu dilakukan di 48 titik pengukuran baru, penambahan pengukuran mikrometer ada di 97 titik lokasi, sedangkan pengukuran estimasi kedalaman berada di 9 titik pengukuran baru.
Baca juga: BMKG lakukan pengukuran struktur tanah tahap akhir di Medan
Selain itu tahun ini BKMG pusat juga akan melakukan kajian pengukuran parameter anomali percepatan gravitasi di 400 titik, yang tersebar di seluruh Surabaya, yang dilakukan pada bangunan hotel, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
"Kami harap hasil kajian dan evaluasi kerentanan bangunan itu nanti bisa menjadi dasar bahan masukan serta informasi, baik itu untuk pemerintah daerah maupun pusat," ujarnya.
Kepala BPBD Kota Surabaya Eddy Christijanto menyampaikan langkah mitigasi bencana gempa yang dilakukan pemkot ada tiga diantaranya adalah menerapkan aturan atau larangan mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana, atau tanah lunak.
"Salah satunya di kawasan mangrove, kontur tanahnya itu lunak. Maka dari itu rencana tata ruang di Surabaya harus disiplin dan tidak boleh ada bangunan di tanah berkontur lunak," ujarnya.
Kedua, pemkot mengatur tentang aturan konstruksi bangunan. "Pemkot melalui BPBD Surabaya telah memberikan petunjuk arah di dalam bangunan, sehingga ketika ada gempa masyarakat akan tahu harus berbuat apa dan keluar melalui jalur mana. Selain itu kami juga membuat video animasi mitigasi tanggap bencana gempa," ujar dia.
Dengan tiga langkah itu, Eddy berharap dapat meminimalisir dampak dari bencana gempa bumi, jika sewaktu-waktu terjadi di Kota Surabaya. "Ketika tiga hal itu diterapkan secara disiplin oleh pemerintah, stakeholder, dan masyarakat, maka dampak dari bencana gempa bumi dapat minimalisir dan kita waspadai," kata Eddy.
Baca juga: Pemda perlu perhatikan konstruksi bangunan guna perkuat mitigasi gempa
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
