"Melalui kegiatan tadi, para bendaharawan bisa menghitung dengan cermat, dapat menentukan objek (pajak)-nya dengan tepat sehingga (uang pajak) yang disetorkan tidak ada yang kurang ataupun tidak ada yang lebih," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara Edi Slamet Iriyanto.
Menurut dia, penyebab adanya setoran pajak yang kurang tepat adalah peraturan perpajakan yang bersifat dinamis.
Namun, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara berupaya menengahi permasalahan itu dengan menyelenggarakan sosialisasi sebagai sarana untuk saling berbagi pengetahuan (sharing knowledge) mengenai aturan perpajakan.
Selain itu cara berkomunikasi dan melakukan pendekatan dengan wajib pajak agar mau membayarkan kewajibannya tanpa keterpaksaan.
Baca juga: Lurah: Pengungsi masih membutuhkan obat-obatan
Baca juga: Realisasi penerimaan PBB P2 Jakarta Utara melampaui target
Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu,
Iwan Kurniawan menjelaskan, bendahara memiliki peran sentral dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara.
Karena itu, untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan, integritas dan peran yang tinggi. Peran tersebut bukan sebuah jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kota Jakarta Utara (Jakut) sehingga mungkin diisi orang yang baru ataupun lama dengan latar belakang pendidikan yang berbeda.
Dengan demikian, setiap bendahara perlu diberikan pemahaman baru untuk penyetaraan pengetahuan tentang perpajakan.
Apalagi disebutkan oleh Kepala Kanwil DJP Jakut bahwa peraturan-peraturan perpajakan terus mengalami perkembangan sehingga forum ini menjadi kesempatan untuk memperbarui pengetahuan para bendahara wilayah.
Iwan berharap melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka kepatuhan pemungutan dan pelaporan pajak tersebut, para bendahara khususnya di lingkup Jakarta Utara bisa mendapatkan pemahaman yang sama tentang perpajakan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara.
"Materi yang disampaikan narasumber akan lebih menambah ilmu bagi para bendahara di Jakarta Utara," katanya.
Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu,
Iwan Kurniawan menjelaskan, bendahara memiliki peran sentral dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara.
Karena itu, untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan, integritas dan peran yang tinggi. Peran tersebut bukan sebuah jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kota Jakarta Utara (Jakut) sehingga mungkin diisi orang yang baru ataupun lama dengan latar belakang pendidikan yang berbeda.
Dengan demikian, setiap bendahara perlu diberikan pemahaman baru untuk penyetaraan pengetahuan tentang perpajakan.
Apalagi disebutkan oleh Kepala Kanwil DJP Jakut bahwa peraturan-peraturan perpajakan terus mengalami perkembangan sehingga forum ini menjadi kesempatan untuk memperbarui pengetahuan para bendahara wilayah.
Iwan berharap melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka kepatuhan pemungutan dan pelaporan pajak tersebut, para bendahara khususnya di lingkup Jakarta Utara bisa mendapatkan pemahaman yang sama tentang perpajakan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara.
"Materi yang disampaikan narasumber akan lebih menambah ilmu bagi para bendahara di Jakarta Utara," katanya.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
