Prof. Sukir dalam kegiatan Sidang Paripurna Majelis Dewan Guru Besar (MDGB) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) mengungkapkan pendidikan karakter kebencanaan ia adopsi dari program di Jepang, yaitu town dan school watching.
"Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan kesadaran anak didik, mulai dari kecil agar sadar bencana. Ketika sadar bencana dimulai dari pendidikan TK dan SD, itu akan menjadi budaya. Jadi, di Jepang sadar bencana sudah jadi budaya anak TK, sehingga ketika ada bencana mereka sudah paham apa yang akan mereka lakukan. Ini tidak terlepas dari pendidikan di Jepang yang fokus pada karakter," kata Prof Sukir dalam rilis di Malang, Kamis.
Dia menambahkan dengan penanaman pendidikan karakter kebencanaan, akan ada multifungsi dari sekolah, yaitu sebagai pendidikan karakter dan sebagai shelter ketika terjadi bencana.
"Ketika mereka mengalami bencana, tempat-tempat penampungan bagi pengungsi adalah di sekolah-sekolah," katanya.
Prof Sukir memberikan saran di Indonesia, ketika ada kebijakan awal zonasi, seharusnya sudah diterapkan kurikulum kebencanaan pada siswa-siswi sekolah.
Ia mengatakan di dalam kesadaran kebencanaan yang dimodifikasi dalam bentuk school dan town watching. Ada kesadaran dari dalam diri masyarakat terkait kebencanaan.
"School watching kan lingkupnya di sekolah, kalau town watching kan lingkupnya di kota atau desa mereka sendiri. Maksudnya, masyarakat yang bisa mengamati potensi bahaya. Kita yang ahli bencana pada saat terjadi bencana tidak berada di tempat tersebut," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, masyarakat lah yang paham, masyarakat yang bisa, masyarakat yang tahu karakternya, yang bisa mengevakuasi dirinya sendiri ketika ada bencana, karena mereka yang menghadapi sendiri.
Prof Sukir menambahkan pengetahuan tentang mitigasi bencana seharusnya menjadi program pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Nurkholis menjelaskan hal-hal dalam menghadapi krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pemerintah Provinsi Jatim memiliki visi pembangunan yang berkelanjutan secara umum adalah memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap memenuhi prinsip ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak sosial ekonomi.
"Untuk prioritas tahun 2023, kami sejalan dengan tema RKPR pembangunan nasional, dimana Provinsi Jatim ada peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup," ujarnya.
Oleh karena itu, kalau di pusat ada namanya Nawacita, pada Provinsi Jatim ada Nawabhakti Satya, yang mana lingkungan hidup itu masuk dalam kategori ke-9, yaitu Jatim Harmoni dengan mewujudkan harmoni sosial, alam dan lingkungan hidup serta melestarikan kebudayaan dan mengembangkan bidang olahraga. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat.
Ia menambahkan secara konsisten mulai 2019-2022 Pemrov Jatim akan terus meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.
"Kami juga memiliki Perda terkait dengan pengelolaan sampah yang baru saja ditetapkan sebagai komitmen," kata Nurkholis.
Baca juga: Akademisi: Masyarakat harus dukung program memperkuat mitigasi bencana
Baca juga: 100 wartawan ikuti pelatihan sadar risiko bencana di Garut-Jabar
Baca juga: BNPB: Sadar risiko bencana jadi tonggak utama mitigasi
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
