Asisten mantan perdana menteri, Fawad Chaudhry, menyatakan Pengadilan Tinggi Lahore telah memperpanjang perintah menunda penahanan Khan hingga Jumat, yang dibenarkan oleh menteri penerangan provinsi Punjab Amir Mir.
Pada Selasa dan Rabu pekan ini, puluhan pendukung Khan yang bersenjatakan tongkat dan ketapel, memblokade rumah Khan untuk menghalangi polisi masuk dan menangkap Khan.
Perintah pemanggilan paksa Khan itu dilakukan setelah mantan perdana menteri ini tak mau menghadiri sidang dakwaan kepadanya telah menjual hadiah negara yang dia terima dari pejabat-pejabat negara asing secara ilegal semasa menjabat perdana menteri dari 2018 sampai 2022. Khan membantah tuduhan ini.
Perintah pengadilan ini memicu bentrok besar antara pendukung Khan dan pasukan keamanan yang kemudian kian meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas politik Pakistan yang tengah mengalami krisis ekonomi.
Baca juga: Ribuan warga Pakistan protes percobaan penangkapan eks PM Imran Khan
Perusuh membakar mobil polisi, sebuah mobil meriam air, dan puluhan kendaraan bermotor, serta melemparkan bom molotov kepada polisi yang menembaki mereka dengan gas air mata dan peluru karet.
Bentrokan baru mereda setelah pengadilan tinggi mengeluarkan perintah penangguhan penahanan Khan.
Khan divonis bersalah oleh komisi pemilihan umum Pakistan dan dilarang menduduki jabatan pemerintah untuk satu masa parlemen.
Tindakan hukum terhadap Khan ditempuh tidak lama setelah dia diturunkan dari jabatan perdana menteri oleh mosi tidak percaya awal tahun lalu. Khan kemudian menuntut pemilihan umum dipercepat dan melancarkan unjuk rasa di seluruh negeri.
November lalu, dia tertembak di bagian kaki saat unjuk rasa. Para pendukungnya menyatakan kejadian itu sebagai percobaan pembunuhan.
Perdana Menteri Shehbaz Sharif menolak tuntutan Khan dengan menegaskan pemilu akan digelar sesuai jadwal pada akhir tahun ini.
Baca juga: Polisi dan pendukung bentrok sebelum Imran Khan ditangkap
Sumber: Reuters
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
