Bahkan saat ini pemanfaatan informasi geospasial sudah dirasakan dalam sistem pengambilan keputusan untuk pembangunan di bidang investasi, penegakan hukum maupun pengelolaan sumber daya alam negara,
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai menyatakan informasi geopasial (IG) merupakan bagian penting dalam perencanaan pembangunan nasional selain aspek tematik, holistik dan integratif.

“Bahkan saat ini pemanfaatan informasi geospasial sudah dirasakan dalam sistem pengambilan keputusan untuk pembangunan di bidang investasi, penegakan hukum maupun pengelolaan sumber daya alam negara,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2023 IG di Jakarta, Senin.

Penekanan pentingnya IGl ini juga dilakukan pada Rakornas IG 2023 yang bertema "Implementasi Integrasi Geospasial Statistik untuk Akselerasi Pembangunan Nasional".

Ia mengatakan BIG melalui rakornas ini mendukung program Global Statistical Geospatial Framework (GSGF) yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Terlebih lagi, kata dia, IG juga sangat membantu pencapaian target pembangunan berkelanjutan karena integrasi geospasial dan statistik digunakan sebagai tools pemantau indikator SDGs.

Indikator SDGs yang bisa dipantau dengan adanya IG ini antara lain seperti pengentasan kemiskinan, perubahan iklim serta penanganan kesehatan pada berbagai skala mulai dari nasional sampai level keluarga.

“Sehingga prinsip no one left behind dapat dipenuhi,” katanya.

Menurutnya, integrasi data merupakan solusi dari tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks dan beragam sehingga ketersediaan data dan IG yang berkualitas, mutakhir serta mudah diakses menjadi sangat penting.

Oleh sebab itu, Muh Aris Marfai berharap adanya Rakornas IG ini dapat peningkatan kinerja simpul jaringan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk bersinergi dalam Kebijakan Satu Peta (KSP), Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sementara itu, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG Antonius Bambang Wijanarto menyatakan urgensi penyelenggaraan IGT serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) di bidang IG karena data selalu dibutuhkan setiap ada masalah.

“Data ada banyak, ada dimana-mana, dan butuh effort untuk mengaksesnya. Dengan adanya dinamika nasional yang cepat, kita harus ingat bahwa data merupakan aset,” tegas Antonius.

Ia menekankan bahwa perlu adanya tata kelola data spasial maupun non-spasial yang baik sehingga data dapat dimanfaatkan untuk banyak hal termasuk SDGs menuju Indonesia Emas 2045.

Tidak hanya itu, ia juga mengatakan arah dan sasaran kebijakan bidang IG yang dihasilkan harus dikawal yakni salah satunya melalui penyelenggaraan Rakornas IG.

Rakornas IG sendiri merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh BIG dengan tujuan melakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun.

Selain itu, Rakornas IG 2023 juga bertujuan menyusun rumusan kebijakan IG nasional tahun 2023–2024 sebagai panduan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan IG di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Rumusan kebijakan IG nasional tersebut akan diajukan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2023.

Hasil Rakornas IG diharapkan menjadi landasan bagi penyelenggaraan IG nasional di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, demikian Antonius Bambang Wijanarto.

Baca juga: BIG mengajak semua pihak untuk berkolaborasi menyusun peta sebaran rawan bencana

Baca juga: BIG menerbitkan surat kabar untuk daftar nama tanah Indonesia

Baca juga: BIG mengapresiasi Dewan Kota atas penghargaan geospasial pertama di Indonesia

Baca juga: Ketua BIG yang baru diharapkan dapat mempercepat Kebijakan Satu Peta

 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2023