Pemerintah harus bersikap tegas, tak perlu memberi waktu terlalu lama.Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan meminta Pemerintah menetapkan target dan batas waktu dalam pembebasan pilot Susi Air.
"Setelah lebih dari 1 bulan, peristiwa pembakaran dan penyanderaan, belum ada tanda-tanda akan selesai," kata Sjarifuddin Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Sjarifuddin Hasan merasa prihatin terhadap berlarutnya penyanderaan terhadap pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Meski begitu, Syarief juga mengapresiasi sikap tegas Panglima TNI Laksamana Yudho Margono yang menolak bantuan asing menangani persoalan itu.
Oleh karena itu, lanjut dia, sudah sewajarnya Panglima juga harus berani menetapkan date line, kapan penyanderaan terhadap pilot Susi Air itu akan diselesaikan. Bukan membiarkan kasus tersebut berkepanjangan.
"Saya dengar Polri dan TNI kita sedang bekerja. Akan tetapi, masyarakat juga perlu tahu, kapan hasilnya akan diketahui karena informasi seperti ini juga perlu dikomunikasikan kepada masyarakat," katanya menegaskan.
Date line dan target penyelesaian masalah tersebut, menurut dia, sangat penting. Kalau dibiarkan, ulah KKB akan makin meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah harus lebih tegas lagi agar tidak terjadi kerugian yang makin besar.
"Polisi bersama TNI harus bekerja bersama menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ulah terorisme di Papua ini makin menjadi. Mereka sudah membuat rakyat tersakiti, keamanan terganggu, bahkan keutuhan bangsa ikut terancam," katanya.
Ia mengatakan bahawa Pemerintah sudah cukup memberi kesempatan. Akan tetapi, bila kesempatan untuk menyerahkan sandera, itu tak juga dituruti, Pemerintah harus bersikap tegas, tak perlu memberi waktu terlalu lama.
Seperti diketahui bahwa pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru bernama Kapten Philips Max Mehrtens menjadi korban penyanderaan KKB pimpinan Egianus Kogoya. Penyanderaan itu setelah pesawat yang dipilotinya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua, 7 Februari 2023.
Baca juga: Pengamat nilai Pemerintah tak akan penuhi tuntutan KKB
Baca juga: Danrem minta Egianus Kagoya membebaskan pilot Susi Air
Pewarta: Fauzi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
