Jakarta (ANTARA) - Pengamat tata kota Yayat Supriatna menekankan bahwa implementasi sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) memerlukan sosialisasi yang menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif.

"Saya kira ini memerlukan sosialisasi yang komprehensif untuk meminimalisir implikasi kerugian yang akan terjadi," kata Yayat dalam webinar 'Kesiapan Regulasi dan Penegakan Hukum Dalam Implementasi Sistem Bayar Tol Tanpa Henti' yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan beberapa isu yang perlu dirampungkan sebelum menerapkan sistem MLFF di antaranya adalah pemutakhiran data kepemilikan data kendaraan bermotor.

Menurut dia, banyak kendaraan bermotor bekas yang belum dilakukan balik nama sehingga masih tercatat pemilik lama.

Kemudian, potensi pelanggaran MLFF oleh truk atau kendaraan logistik, di mana umumnya kendaraan-kendaraan tersebut tidak tercatat atas nama pengemudi.

Baca juga: Kakorlantas sebut sistem MLFF jadi awal tertib data kendaraan bermotor

"Angkutan logistik ini biasanya bukan atas nama supir bersangkutan, tetapi atas nama badan usaha. Bagaimana mereka menyikapi apabila banyak pelanggaran yang dilakukan para supirnya?," ujar Pakar perencanaan wilayah dan tata kota dari Universitas Trisakti itu.

Yayat menyebut tak sedikit badan usaha yang melakukan manipulasi data pemilik maupun alamat sehingga akan menyulitkan proses penegakan hukum.

"Kalau badan usaha resmi tidak masalah, tapi saya melihat banyak yang bodong. Kalau alamat tidak tercatat atau tidak ter-register, ini perlu diantisipasi," katanya.

Selanjutnya, MLFF merupakan teknologi baru di Indonesia sehingga masyarakat juga memerlukan adaptasi, khususnya pada tata cara pembayaran tol dan denda menggunakan gawai.

Ia juga menilai penerapan MLFF di negara maju dan Indonesia sedikit berbeda disebabkan tingkat kepatuhan dan kedisiplinan berlalu lintas.

"Ini ada kultur baru yang betul-betul perlu edukasi karena tidak semua familiar dengan teknologi. Dulu kita bayar pakai tunai, kemudian berubah ke arah kartu, sekarang ke gawai, jadi perubahan budaya perlu kita sikapi," katanya.

Baca juga: Korlantas Polri benahi data ranmor dukung implementasi MLFF

Baca juga: Kementerian PUPR: MLFF jadi peluang penerapan tarif tol wajar dan adil

Baca juga: Terkait MLFF, Kementerian PUPR targetkan revisi PP Tol selesai Juni

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2023