BSKDN Kemendagri percepat pengembangan aplikasi IPKD dukung SPBE

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat pengembangan aplikasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai upaya mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

"Kami melakukan percepatan (pengembangan) agar aplikasi yang sudah pernah dikembangkan itu bisa dioperasionalkan dengan baik dan mendapatkan nilai tambah dengan adanya pengakuan melalui kontribusi kepada pihak lain yang akan menggunakan hasil dari sistem informasi yang Kemendagri hasilkan," kata Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut dia sampaikan saat memimpin Rapat Fasilitasi Upgrade dan Maintenance IPKD bersama para pengembang aplikasi IPKD di Ruang Video Conference BSKDN, Jakarta, Selasa (21/3).

Lebih lanjut, Yusharto memaparkan sejumlah langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan aplikasi itu. Pertama, kata dia, BSKDN dan tim pengembang perlu bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Salah satu kerja sama tersebut berkaitan dengan data kependudukan yang diperlukan dalam penginputan data pada aplikasi IPKD. Menurut Yusharto, melalui kolaborasi tersebut, validitas data yang diperoleh dari aplikasi IPKD bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk ke depannya, dia berharap IPKD dapat menjadi aplikasi umum yang mendukung implementasi SPBE, seperti aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang juga dimiliki Kemendagri.

Yusharto lantas mengajak jajarannya beserta tim pengembang aplikasi IPKD untuk melakukan interoperabilitas atau mengembangkan IPKD agar mampu berinteraksi dengan aplikasi lainnya yang dimiliki Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri guna mempercepat penguatan data IPKD. Bahkan, jika diperlukan, kata dia,  segera diagendakan rapat mengenai hal tersebut.

"Saya pikir ini langkah untuk memperbaiki aplikasi ini sehingga dari perspektif pengguna, yaitu pemerintah daerah mereka dimudahkan dengan adanya sistem informasi pengisian IPKD," kata Yusharto.