Menteri Perubahan Iklim Vanuatu Ralph Regenvanu mengatakan sekitar 119 negara anggota PBB telah ikut mensponsori resolusi itu, yang akan meminta kejelasan hukum terkait kewajiban negara-negara untuk bertindak mengatasi dampak perubahan iklim.
Usulan resolusi tersebut juga akan menyoroti kerentanan negara-negara kepulauan kecil yang dihantam badai-badai besar dan kenaikan permukaan air laut.
Negara kepulauan di Pasifik itu berharap akan ada lebih banyak negara yang mendukung usulan tersebut sebelum sidang Majelis Umum pada Rabu pekan depan (29/3) agar dapat disahkan secara mufakat, katanya.
"Sekarang ini di negara saya, ribuan rumah warga rusak, infrastruktur hancur, dan tanaman pangan musnah," kata Regenvanu dalam sebuah forum daring pada Kamis (23/3).
Lebih dari 3.000 penduduk masih berada di pengungsian, tiga pekan setelah dua topan tropis besar bertubi-tubi menghantam Vanuatu, negara berpenduduk 319 ribu jiwa yang tersebar di 80 pulau.
Bangunan-bangunan tempat tinggal, sekolah, dan pusat kesehatan rusak atau hancur, sementara bandara di beberapa pulau masih ditutup.
Regenvanu mengatakan resolusi itu tidak akan menyebut, menuding, atau mempermalukan negara atau kelompok negara tertentu, tetapi untuk meminta petunjuk dan kejelasan penerapan hukum internasional yang ada saat ini.
Melalui resolusi tersebut, Mahkamah Internasional (ICJ) akan diminta mengeluarkan pendapat hukum terkait tanggung jawab negara-negara, dan meskipun tidak mengikat secara hukum, pendapat itu dapat mendorong negara-negara untuk memprioritaskan HAM dalam negosiasi terkait perubahan iklim, kata dia.
Upaya Vanuatu meminta pendapat hukum dari pengadilan PBB tersebut bermula dari petisi yang diajukan sekelompok mahasiswa kepada pemerintah pada 2019.
Cynthia Houniuhi, ketua organisasi Pacific Islands Students Fighting Climate Change, mengatakan petisi tersebut adalah sesuatu paling ambisius yang pernah mereka pikirkan.
"Saya tidak ingin (hanya) memperlihatkan gambar pulau yang saya diami kepada anak saya suatu hari nanti. Saya ingin anak saya turut merasakan lingkungan yang sama," kata Houniuhi, seraya menyoroti ancaman kenaikan air laut terhadap desa-desa pesisir di seluruh Pasifik.
Sumber: Reuters
Baca juga: Indonesia sebut Vanuatu tutup mata soal kelompok separatis kriminal
Baca juga: Jawab tuduhan pelanggaran HAM, RI tegaskan Vanuatu bukan wakil Papua
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023
