Pemimpin itu mengatakan bahwa Korsel dikhianati oleh Tokyo karena persetujuan tersebut dilakukan setelah upaya Seoul untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara kedua negara.
Lee membuat pernyataan itu sehari setelah Tokyo mengumumkan pengesahan buku pelajaran baru untuk siswa sekolah dasar yang isinya tampaknya meringankan kekejaman Jepang terhadap Korea selama masa penjajahan di Semenanjung Korea pada 1910-1945.
Buku tersebut juga berisi upaya untuk mengintensifkan kedaulatan Jepang atas Pulau Dokdo yang berada di bagian paling timur wilayah Korsel.
Persetujuan terhadap buku itu dilakukan setelah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada 16 Maret.
Pertemuan itu dilakukan setelah Korsel memutuskan untuk mengompensasi sendiri warga Korsel yang menjadi korban kerja paksa oleh Jepang pada masa perang, tanpa meminta kontribusi Jepang.
Baca juga: Pemimpin Jepang-Korsel tingkatkan hubungan, berjanji saling kunjung
Rencana kompensasi itu memicu kecaman keras dari dalam negeri Korsel karena perusahaan Jepang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada para korban.
"Saya mengecam keras provokasi Jepang," kata Ketua Partai Demokrat (DP) itu, menggambarkan persetujuan Jepang terhadap buku pelajaran itu sebagai aksi "provokasi".
Lee mengkritik pemerintahan Yoon karena memberikan konsesi kepada Jepang tetapi tidak mendapatkan apapun melalui rencana kompensasi tersebut.
Sementara itu, pemimpin dewan legislatif dari partai DP Park Hong-keun mengatakan partai oposisi utama itu akan mengajukan permintaan untuk membuka penyelidikan parlemen terhadap pertemuan Yoon-Kishida berikutnya pada hari tersebut.
Dia juga mendesak Presiden Yoon untuk mengajukan keluhan langsung kepada Kishida yang menuntut penarikan buku pelajaran itu.
Sumber: Yonhap-OANA
Baca juga: Korsel akan atur kunjungan PM Jepang tahun ini
Baca juga: Korsel-Jepang siap buka lembaran baru di tengah ancaman Korut
Penerjemah: Katriana
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
