"Mencampur-adukkan kegiatan olahraga dengan politik praktis adalah langkah yang kurang tepat," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat.
Sebelumnya FIFA mengumumkan keputusan yang menyatakan Indonesia batal menjadi tuan rumah dan keputusan tersebut diambil setelah rapat Presiden FIFA Gianni Infntino dengan Ketua PSSI Erick Thohir.
Baca juga: Presiden tunggu laporan Ketua Umum PSSI perihal potensi sanksi FIFA
"Saya berharap semua unsur bisa memisahkan dan membedakan antara olahraga dan politik, sehingga harusnya saling mendukung dan bukan sebaliknya," tuturnya.
Menurutnya perhelatan Piala Dunia U-20 menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah kegiatan bergengsi ajang sepak bola tersebut.
"Sejak awal persiapannya tidak main-main karena proses yang sudah dilakukan untuk kegiatan akbar itu sungguh sangat tidak mudah, perlu waktu beberapa tahun, namun kini ambyar," ucap Tri Sandy yang juga anggota DPRD Jember itu.
Pemerintah Indonesia bekerja keras membangun sarana dan prasarana, di antaranya memperbaiki enam stadion di Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Palembang, dan Bali untuk memenuhi standar FIFA.
Ia berharap semua pihak untuk menahan diri dan tidak memanfaatkan hajatan sebesar Piala Dunia sebagai agenda politik karena mengingat saat ini memasuki masa politik menjelang Pemilu 2024.
"Pencoretan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 menjadi pukulan telak bagi Indonesia yang telah lama mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pesta sepak bola di dunia tersebut," tuturnya.
Baca juga: Setelah Piala Dunia U-20 2023 sirna dari Indonesia
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2023
