Jakarta (ANTARA) - Diskusi bulanan yang digelar Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jumat, menyoroti perlunya pelatihan yang responsif dan adaptif bagi angkatan kerja guna pemenuhan permintaan tenaga kerja serta mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Peneliti LD FEB UI Dr. Dwini Handayani, S.E., M.Si dalam Monthly Discussion on Population Dynamics itu menyampaikan beberapa strategi kebijakan dalam pemenuhan tenaga kerja. Yang pertama adalah pelatihan tenaga kerja sesuai permintaan pasar dan kebutuhan yang heterogen menggunakan modul yang menitikberatkan pada praktik dan magang.

"..serta adanya evaluasi secara berkala sesuai permintaan pasar," katanya.

Strategi kedua, Handayani melanjutkan, adalah mendorong penciptaan lapangan pekerjaan berkelanjutan dengan melakukan tracer study dan memperbaiki database lulusan, meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan (lebih dari satu jenis pelatihan), mengembangkan sistem informasi pasar tenaga kerja, dan menguatkan sistem perlindungan sosial.

Baca juga: Menaker: Revitalisasi pendidikan vokasi langkah penting pacu mutu SDM

Menurut Handayani, untuk menyeimbangkan antara kondisi pendidikan dan pekerjaan di Indonesia diperlukan kesesuaian potensi permintaan dan ketersediaan lulusan, sumber daya manusia, kurikulum, prasarana, dan kualitas lulusan.

Berdasarkan olahan data Sakernas 2022, jumlah pengangguran terbuka lulusan vokasi di tahun 2022 sebesar 1,8 juta atau 22 persen dari total pengangguran, dengan jumlah dan tingkat pengangguran terbuka lulusan vokasi tertinggi merupakan lulusan SMK.

Menurut peneliti LD FEB UI lainnya, yakni Ratna Indrayanti, S.E., M.S.E, jumlah pengangguran lulusan SMK tertinggi adalah bidang keahlian teknologi dan rekayasa serta bisnis manajemen, sedangkan yang terendah ialah bidang keahlian energi dan pertambangan, serta seni dan industri kreatif.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa memiliki pengalaman lebih dari satu jenis pelatihan dapat memudahkan untuk masuk ke dalam pasar kerja. Sayangnya, angkatan kerja yang mengikuti pelatihan dalam setahun terakhir masih sangat minim.

Sementara Perencana Ahli Utama Kedeputian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Iqbal Abbas memaparkan mengenai “Peta Okupasi Nasional” sebagai upaya penciptaan link and match.

Peta Okupasi Nasional merupakan peta kebutuhan okupasi riil IDUKA (Industri dan dunia kerja) pada suatu area fungsi yang berisi definisi dan diintegrasikan ke dalam kerangka kualifikasi yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pengembangan standardisasi.

Bagi tenaga kerja, siswa dan peserta pelatihan, peta ini dapat membantu untuk pengembangan profesinya, sedangkan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk mendukung pengembangan kurikulum dan profil lulusan pendidikan dan pelatihan.

Bagi lembaga sertifikasi profesi, kata Iqbal, peta ini mendukung pengembangan perencanaan dan pengembangan asesmen, sementara bagi otoritas sertifikasi (BNSP) berguna untuk mendukung pengembangan skema sertifikasi secara nasional.

Terakhir, bagi industri dan dunia kerja, peta ini mendukung rekrutmen berbasis kompetensi dan pengembangan karir profesional SDM.

Baca juga: Kemendikbud: RI berpeluang besar bentuk tenaga ahli bidang kelistrikan

Baca juga: Kemnaker: Pelatihan vokasi berperan strategis tekan pengangguran

Baca juga: Menko PMK bentuk tim koordinasi revitalisasi dan pelatihan vokasi

Pewarta: Suryanto
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023