Kegiatan penghargaan Mendikbudristek di bidang SAKIP, Kinerja Anggaran dan Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja keras ibu dan bapak semua
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi komitmen tinggi jajarannya yang telah memastikan kebijakan Merdeka Belajar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Hal itu disampaikan dalam Penganugerahan Penghargaan Mendikbudristek kepada Unit Kerja dan Satuan Kerja dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kinerja Anggaran dan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik Tahun 2022.

“Kegiatan penghargaan Mendikbudristek di bidang SAKIP, Kinerja Anggaran dan Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja keras ibu dan bapak semua,” kata Mendikbudristek Nadiem Makarim di Jakarta, Jumat.

SAKIP mengukur kesesuaian antara perencanaan dan implementasinya baik dari sisi pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran. Sedangkan kinerja pelaksanaan anggaran mengukur kualitas proses pelaksanaan anggaran dan mengukur hasil pelaksanaan anggaran baik dari aspek implementasi maupun aspek manfaat, termasuk capaian keluaran, capaian hasil, serta dampak kinerja organisasi.

Nadiem mengatakan prinsip dan orientasi kinerja dalam menjalankan pemerintahan tidak bisa lagi diukur dari sebuah kebijakan atau program dikirim ke pemangku kepentingan, namun dari sisi kebijakan dan program tersebut diterima hingga menjadi capaian dan memiliki kebermanfaatan.

Dalam pantauan Nadiem, selama tiga tahun komitmen dari seluruh unit kerja dan satuan kerja di Kemendikbudristek membanggakan.

Tahun lalu Kemendikbudristek memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai salah satu kementerian yang berkinerja anggaran terbaik dibandingkan 15 Kementerian/Lembaga (K/L) lain dengan pagu besar.

Berikutnya Kemendikbudristek memperoleh penilaian akuntabilitas kinerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Baca juga: Alokasi anggaran Kemendikbudristek pada 2023 capai Rp80,22 triliun

Kemudian terkait keterbukaan informasi publik, Kemendikbudristek terus meraih kualifikasi informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) serta berbagai penghargaan dari media dan lembaga terkait khususnya untuk pengelolaan komunikasi.

Sementara bagi satuan kerja dan unit kerja yang masih belum memperoleh penghargaan, Nadiem mengajak untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar-lembaga, akuntabilitas layanan, serta keterbukaan informasi publik.

“Saya yakin kita semua memiliki komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance,” ujar Mendikbudristek.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek Suharti menyampaikan pada 2022 Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi SAKIP atas 303 unit kerja di Kemendikbudristek.

Secara keseluruhan, terdapat peningkatan jumlah unit kerja di Kemendikbudristek yang meningkat Predikat SAKIP-nya menjadi A dengan persentase 58,08 persen yakni meningkat dibanding tahun sebelumnya 42,78 persen.

Selain itu predikat SAKIP Kemendikbudristek yang dievaluasi Kementerian PAN-RB juga semakin menunjukkan perbaikan, dimana terdapat kenaikan dari tahun 2021 yakni sebesar 78,92 menjadi 79,87 atau predikat sangat baik pada 2022.

Sedangkan terkait kinerja anggaran, Kemendikbudristek selalu menjadi salah satu K/L terbaik dalam pengelolaan anggaran yang dinilai oleh Kemenkeu berdasarkan tingkat capaian output, outcome, efisiensi, konsistensi antara perencanaan dan implementasi serta realisasi penyerapan anggaran.

Pada 2022 ada 47 unit kerja yang berpartisipasi dalam evaluasi keterbukaan informasi publik dengan tiga unit kerja diantaranya meraih kualifikasi tertinggi yakni Informatif, enam unit kerja meraih kualifikasi cukup Informatif, delapan unit kerja meraih kualifikasi kurang informatif, dan sisanya tidak informatif.

Baca juga: KI Pusat: Pembenahan keterbukaan informasi publik harus struktural

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023