Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono berharap Gerakan Advokasi dan Hukum (Gakum) Kosgoro 1957 dapat membantu pembangunan hukum di Indonesia.
"Keberadaan Gakum diharapkan dapat membantu pembangunan hukum di Indonesia dan menyukseskan reformasi di bidang hukum," kata Agung, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Hal itu disampaikan Agung saat membuka kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) Ke-1 Gerakan Advokasi dan Hukum (Gakum) Kosgoro 1957 di Jakarta, Sabtu.
Agung mengingatkan kembali amanat Reformasi 1988 bahwa hukum itu tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga wajib tajam ke atas.
"Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat," ujarnya.
Mantan Ketua DPR RI itu mendorong Gakum Kosgoro 1957 memperjuangkan lahirnya undang-undang, yang secara khusus mengatur para penegak hukum di Indonesia, termasuk pengacara, polisi, dan hakim.
"Dengan demikian, keberadaan mereka itu dilindungi oleh undang-undang, diberi hak dan kewajiban, bahkan ada hukuman, ada penghargaan, dan ada sanksi. Kalau perlu, sanksi pidana. Sebenarnya, tidak saja kepada pengacara, advokat, tapi kepada seluruh penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim," ujarnya.
Hal tersebut pun, kata Agung, akan membuat semua orang memiliki kesamaan di mata hukum atau equality before the law.
"Rakyat akan bergembira dan keadilan akan muncul karena hal-hal tersebut," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Agung menyampaikan selamat pada Gakum Kosgoro 1957 atas penyelenggaraan Mubes Ke-1.
"Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang menyelenggarakan Mubes Ke-1 dan semoga berhasil menjalankan dan mengembangkan Gakum Kosgoro 1957 dengan sebaik-baiknya," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan hal yang diprioritaskan oleh Gakum Kosgoro 1957 adalah melaksanakan mubes, membuat rancangan kerja, dan membentuk Gakum Kosgoro di provinsi hingga kabupaten/kota.
Kemudian, membuat pendampingan pembelaan hukum, khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu dan kelompok terpinggirkan.
Menurut dia, Gakum juga berperan penting dalam memberi pendampingan dan pembelaan kepada calon legislatif dan saat perhitungan suara untuk memastikan perhitungan suara berjalan dengan baik dan benar.
"Keberadaan Gakum diharapkan dapat membantu pembangunan hukum di Indonesia dan menyukseskan reformasi di bidang hukum," kata Agung, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Hal itu disampaikan Agung saat membuka kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) Ke-1 Gerakan Advokasi dan Hukum (Gakum) Kosgoro 1957 di Jakarta, Sabtu.
Agung mengingatkan kembali amanat Reformasi 1988 bahwa hukum itu tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga wajib tajam ke atas.
"Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat," ujarnya.
Mantan Ketua DPR RI itu mendorong Gakum Kosgoro 1957 memperjuangkan lahirnya undang-undang, yang secara khusus mengatur para penegak hukum di Indonesia, termasuk pengacara, polisi, dan hakim.
"Dengan demikian, keberadaan mereka itu dilindungi oleh undang-undang, diberi hak dan kewajiban, bahkan ada hukuman, ada penghargaan, dan ada sanksi. Kalau perlu, sanksi pidana. Sebenarnya, tidak saja kepada pengacara, advokat, tapi kepada seluruh penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim," ujarnya.
Hal tersebut pun, kata Agung, akan membuat semua orang memiliki kesamaan di mata hukum atau equality before the law.
"Rakyat akan bergembira dan keadilan akan muncul karena hal-hal tersebut," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Agung menyampaikan selamat pada Gakum Kosgoro 1957 atas penyelenggaraan Mubes Ke-1.
"Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang menyelenggarakan Mubes Ke-1 dan semoga berhasil menjalankan dan mengembangkan Gakum Kosgoro 1957 dengan sebaik-baiknya," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan hal yang diprioritaskan oleh Gakum Kosgoro 1957 adalah melaksanakan mubes, membuat rancangan kerja, dan membentuk Gakum Kosgoro di provinsi hingga kabupaten/kota.
Kemudian, membuat pendampingan pembelaan hukum, khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu dan kelompok terpinggirkan.
Menurut dia, Gakum juga berperan penting dalam memberi pendampingan dan pembelaan kepada calon legislatif dan saat perhitungan suara untuk memastikan perhitungan suara berjalan dengan baik dan benar.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
