Israel setujui tahap awal kota baru di Tepi Barat

Sesudah bertahun-tahun, kami bahagia mengumumkan bahwa pemerintah Israel telah memutuskan untuk membangun sebuah kota di Gush Etzion."

Yerusalem (ANTARA News) - Israel telah menyetujui rencana untuk membangun 523 rumah di Tepi Barat, kata para pemukim Yahudi Kamis, sebagai langkah pertama menuju "kota" pemukiman baru yang memicu kecaman keras dari Palestina.

"Sesudah bertahun-tahun, kami bahagia mengumumkan bahwa pemerintah Israel telah memutuskan untuk membangun sebuah kota di Gush Etzion," kata David Perel, kepala dewan regional Gush Etzion, kepada AFP.

Dia mengatakan kementerian pertahanan telah menyetujui rencana bagi 523 rumah di Gevaot, yang menjadi bagian blok Gush Etzion di Tepi Barat bagian selatan. Kementerian pertahanan Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Perel mengatakan dewan telah mempresentasikan rencana sebuah kota sekitar 6.000 rumah pada tahun 2000, namun hingga kini belum menerima persetujuan apapun.

"Ini prestasi besar," katanya.

Menurut Hagit Ofran dari pengawas pemukiman Israel Peace Now, saat ini terdapat sekitar selusin karavan di lokasi, namun dia mengatakan kota baru dapat menjadi tempat tinggal bagi sebanyak 25.000 orang.

"Ini bukan hanya pemukiman lain: 6.000 unit dapat menampung sekitar 25.000 orang. Mungkin ini tidak besar seperti kota layaknya, namun dalam pengertian pemukiman, ini besar," katanya kepada AFP.

Dia mengatakan persetujuan tersebut berarti rencana awal kini bisa dipromosikan oleh dewan perencanaan yang lebih tinggi Administrasi Sipil, yang bekerja di dalam kementerian pertahanan.

"Ini mengirimkan pesan bahwa Israel tidak mempertimbangkan solusi dua-negara. Hal ini berarti akan lebih sulit untuk membagi tanah (dalam kesepakatan damai final manapun) dengan kota lain disana," katanya.

Rencana baru tersebut muncul dalam satu minggu dimana Israel meneruskan pembangunan ribuan rumah pemukiman baru di timur Yerusalem dan Tepi Barat, memicu kecaman Palestina dan internasional.

Pada Kamis pagi, juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa Israel akan dianggap "bertanggung jawab" atas pembangunan pemukiman di atas tanah yang diduduki.

"Para pemukim dan pemerintah Israel harus tahu mereka akan dianggap bertanggung jawab," kata Nabil Abu Rudeina kepada AFP.

Komentar tersebut nampaknya sebagai acuan terselubung terhadap kemungkinan bahwa Palestina, setelah memenangkan peningkatan status Perserikatan Bangsa Bangsa, akan berupaya bergabung dan kemudian banding ke Pengadilan Kriminal Internasional atas tindakan Israel.

Kutukan Palestina tersebut menyusul kecaman dari Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton sesudah Israel melanjutkan rencana bagi ribuan rumah di lingkungan pemukim timur Yerusalem.

"Saya dengan keras menentang perluasan pemukiman yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekitar Yerusalem," kata Ashton dalam sebuah pernyataan sebelumnya Kamis, memperingatkan rencana tersebut dapat "secara serius merongrong prospek resolusi yang dirundingkan dari konflik tersebut."

Tony Blair, utusan pendamaian internasional Kuartet -- terdiri dari Uni Eropa, Perserikatan Bangsa Bangsa, Amerika Serikat dan Rusia - mengeluarkan kritikannya sendiri terhadap langkah tersebut.

"Masalahnya tidak hanya pembangunan pemukiman itu sendiri tetapi juga bahwa ini merupakan momen karena vital untuk memulai kembali perundingan yang layak dan semua pengumuman itu sungguh akan menempatkan penghalang baru bagi kemajuan," katanya.

Pada Rabu saja, Israel meneruskan rencana bagi 3.658 rumah pemukim baru, kebanyakan di timur Yerusalem yang dianeksasi.

Pengumuman tersebut muncul hanya dua hari sesudah persetujuan atas 1.500 rumah lain di timur Yerusalem, memicu Washington untuk mencela Israel atas "pola tindakan provokatif"-nya.

Perserikatan Bangsa Bangsa dan seluruh anggota Dewan Keamanan kecuali Amerika Serikat pada Rabu mengecam langkah pemukiman, dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memperingatkan bahwa Israel berada di "jalan berbahaya." (K004)