Keterbukaan informasi perlu ditingkatkan.Jakarta (ANTARA News) - Kebijakan pemerintah terkat pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hingga 2012 dirasakan masih jauh dari memuaskan sehingga diharapkan pada 2013 harus lebih pro rakyat.
"Hingga penghujung 2012, kebijakan pemerintah terhadap tata kelola yang baik dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dirasakan masih jauh dari hasil yang memuaskan," kata Direktur Kehati, MS Sembiring di Jakarta, Jumat.
Hal itu termuat dalam komunike bersama Kehati, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International (TI) Indonesia, dan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia.
Pemerintah telah menetapkan target penetapan hutan desa seluas 300.000 hektar dan hutan kemasyarakatan seluas 1.200.000 hektar pada 2010-2012.
Tapi, hingga November 2012 hanya 102.987 hektar hutan desa dan 187.516 hektar hutan kemasyarakatan yang ditetapkan. Prosedur perijinan yang rumit dan kurang terbuka diduga menjadi penyebab utama minimnya realisasi tersebut.
"Keterbukaan informasi perlu ditingkatkan. Tidak cukup diterjemahkan dengan menyediakan website, tapi yang lebih utama adalah bagaimana kualitas dan kuantitas informasi secara terbuka disediakan ke publik," kata Sekjen Transparency International Indonesia Natalia Soebagjo.
Salah satu contoh transparansi misalnya, Kemenhut menyatakan secara terbuka bagaimana proses perencanaan manajemen kehutanan di tingkat pusat.
Deforestasi memang mengalami penurunan beberapa tahun terakhir, namun tingginya deforestasi selama ini telah merubah secara signifikan hutan produksi sehingga kawasan konservasi dan hutan alam yang tersisa menjadi benteng terakhir yang perlu diselamatkan, kata CEO WWF Indonesia Efransjah.
Efransjah juga mengingatkan pentingnya mendorong pengembangan isu energi alternatif atau energi terbarukan serta perikanan yang lestari sebagai agenda yang mutlak harus dicapai oleh pemerintah pada tahun 2013.
Pengelolaan sumberdaya alam hayati baik di darat mau pun di lautan tidak mungkin menjadi monopoli pemerintah.
Keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat setempat dan hukum adat serta masyarakat madani atau civil society organisation (CSO) merupakan keharusan.
Selama ini, CSO secara signifikan membantu perbaikan tata kelola sumberdaya alam Indonesia. Selain keberadaannya yang tersebar di seluruh Indonesia, keberpihakan terhadap masyarakat lokal dan terpinggir menjadi alasan mendasar perlunya pelibatan CSO dalam tata kelola sumberdaya alam.
Tahun 2013 akan menjadi tahun krusial bagi pengelolaan sumberdaya alam Indonesia. Setidaknya 110 kepala daerah akan berganti pada 2013. Selain itu, 2013 akan menjadi tahun konsolidasi menuju Pemilu 2014.
"Secara empirik, setahun menjelang hingga setahun setelah pemilihan kepala daerah akan meningkatkan frekuensi penerbitan ijin konversi hutan. Ditambahkan dengan konsolidasi partai politik menjelang pemilu 2014, korupsi sektor sumberdaya alam khususnya disektor perizinan pada 2013 ditengarai akan meningkat tajam," ujar Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho.
Praktek yang terjadi hingga 2012 menunjukkan praktek monopoli penguasaan SDA oleh kepentingan tertentu sehingga mengakibatkan tingginya konflik agraria yang berlangsung selama ini terbukti telah menimbulkan kerusakan sumberdaya alam.
(D016)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2012
