Bersikap tegas terhadap agen yang membuka lowongan pekerjaan PMI yang terindikasi penipuan, khususnya sebagai 'scammer' atau judi 'online'Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI) bersikap tegas terhadap agen yang membuka lowongan pekerja migran Indonesia (PMI) yang terindikasi penipuan.
"Bersikap tegas terhadap agen yang membuka lowongan pekerjaan PMI yang terindikasi penipuan, khususnya sebagai scammer atau judi online," kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Bamsoet juga meminta Kemnaker dan BP2MI mensosialisasikan kepada masyarakat terkait nama-nama agen atau perusahaan yang memberangkatkan PMI secara legal. Termasuk, mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang tata cara pemberangkatan PMI secara legal.
"Kemenaker bersama BP2MI dan pemerintah daerah terus menyampaikan sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara pemberangkatan PMI secara legal kepada masyarakat, utamanya calon PMI untuk mencegah terjadinya penempatan PMI secara non- prosedural ke luar negeri," ujarnya.
Di samping itu, Bamsoet meminta agar Kemnaker bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Kementerian Hukum dan HAM terkait pencegahan dan penempatan PMI non-prosedural di perlintasan tempat pemeriksaan imigrasi.
"Dan pengawasan yang selektif dalam permintaan pembuatan paspor maupun pemberkasan atau syarat administratif lainnya," ucapnya.
Baca juga: Bamsoet minta Kemenlu cari tahu kondisi PMI korban TPPO di Myanmar
Baca juga: Polisi NTT gagalkan keberangkatan puluhan pekerja ilegal ke Malaysia
Kemenaker, kata dia, juga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) serta bekerja sama dengan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan terhadap konten-konten siber yang berpotensi mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Monitoring konten-konten di media sosial ataupun website yang terindikasi penipuan lowongan pekerjaan yang berdampak terhadap terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang,” imbuhnya.
Terakhir, Bamsoet meminta agar pemerintah pusat maupun daerah berkoordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam isu perlindungan PMI, seperti Migrant CARE untuk secara cepat merespons, melaporkan, dan menindaklanjuti laporan-laporan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di berbagai negara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan telah menyerahkan nama-nama terduga pelaku TPPO ke Bareskrim Polri untuk segera ditangkap.
Baca juga: Mahfud sebut sudah setor nama-nama pelaku TPPO ke Bareskrim Polri
Baca juga: Bareskrim kantongi identitas pelaku TPPO 20 WNI ke Myanmar
"Nama-nama dan target-nya sudah kita berikan kepada Bareskrim Polri untuk segera dieksekusi, ditangkap pelakunya," ujar Mahfud di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis.
Mahfud mengaku telah merancang terapi kejut atau "shock therapy" terhadap sindikat TPPO dengan menangkap terduga pelaku maupun penyalur di daerah yang tidak ia sebutkan namanya. "Mungkin hari ini atau besok, atau minggu depan itu sudah kami lakukan," ucapnya.
Setelah polisi menuntaskan penangkapan, lanjut Mahfud, pihaknya akan terjun ke daerah-daerah dengan menyasar sejumlah instansi yang diduga memiliki andil terkait tindak pidana itu.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
