“Dalam tahun pemulihan ekonomi ini, diperlukan rencana dan arah kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang lebih adaptif, kontributif, dan berkelanjutan. Ia mencontohkan terkait pendanaan UMKM, saat ini masih terjadi kesenjangan finansial,” kata MenKopUKM Teten dalam sambutannya di forum Indonesia Impact Alliance (IIA) di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan survei Bank Indonesia, sebutnya, ada kesenjangan finansial (financial gap) yang masih sangat besar dimana sebanyak 69,5 persen pelaku UMKM belum mendapatkan akses kredit perbankan. Sementara potensi permintaan kredit mencapai Rp1.605 triliun.
"Inilah yang harus dipenuhi oleh skema investasi dan pembiayaan yang mudah," ujarnya.
Lebih lanjut MenKopUKM menjelaskan, sejauh ini pemerintah terus merilis kebijakan pendanaan yang mudah dan murah bagi UMKM antara lain, alokasi kredit perbankan untuk UMKM yang ditingkatkan dari sebelumnya 20 persen menjadi 30 persen pada 2024.
Langkah tersebut diikuti dengan meningkatnya alokasi KUR yang pada 2023 mencapai Rp450 triliun, jauh lebih besar dari tahun 2022 yang hanya Rp365 triliun. Kemudian ada program KUR Kluster dimana pembiayaan kepada UMKM akan sejalan dengan pengembangan sentra-sentra produksi rakyat (sektor riil) atau tidak lagi perorangan.
Selanjutnya, pembiayaan koperasi melalui LPDB KUMKM dengan tingkat suku bunga yang rendah. Lalu ada Insentif bagi usaha besar yang memberikan bantuan pemodalan bagi UMKM. Kemudahan izin berusaha serta pemberian tax holiday dan tax allowance dalam kegiatan penanaman modal.
MenKopUKM juga menyoroti pembangunan UMKM ke depan yang tidak sekadar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan namun juga berdampak pada kehidupan sosial dan lingkungan.
“Saya mengapresiasi investor yang fokus membantu pelaku UMKM, memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial, pengentasan kemiskinan dan isu lingkungan sehingga mendukung upaya pemerintah juga dalam menurunkan angka kemiskinan dan mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) serta net zero carbon emission," ucapnya.
Di sisi lain Menteri Teten menambahkan, tren pemuda pengusaha saat ini juga telah bergeser pada bisnis hijau, tercatat 84 persen anak muda tertarik melakukan bisnis hijau, 58 persen memulai bisnis untuk perbaikan lingkungan, dan 56 persen menghasilkan green clothing, low carbon product, dan waste reduction system sebagaimana survei KemenKopUKM dan UNDP pada 2021.
"Saya optimistis Indonesia Investment Alliance (IIA) dapat berperan sebagai katalisator dalam mendorong modal dari dalam dan luar negeri yang diinvestasikan dalam UMKM yang menghasilkan dampak sosial dan lingkungan," ujar Menteri Teten.
Baca juga: Erick Thohir sebut UMKM butuh pembiayaan, pendampingan dan pasar
Baca juga: UMKM peralatan ibadah Universa Sajadah raup omset ratusan juta rupiah
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
