“Anies terus melakukan provokasi melalui berbagai pidato politiknya dalam berbagai kesempatan, agar terjadi migrasi pemilih Ganjar dan Prabowo ke dirinya. Tentu Anies memanfaatkan polemik Ganjar dan Prabowo untuk mendulang keuntungan elektoral," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan ketegangan hubungan antara pendukung Ganjar dan Prabowo, akan merugikan kedua kelompok itu secara elektoral. Sebab, secara tren elektoral dari periode Januari 2023 hingga Mei 2023 diantara tiga nama capres, masih berada di bawah 50 persen.
"Pertarungan masih sangat dinamis," ujarnya.
Apalagi kata dia, dalam berbagai simulasi survei terlihat sangat besar potensi akan terjadi pertarungan dua putaran dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Pertarungan dua putaran itu mensyaratkan pemilih yang solid dan loyal agar tetap dapat menstabilkan dukungan hingga ke akhir pertarungan.
Yayan menjelaskan dalam berbagai simulasi pasangan calon, terlihat persaingan suara ketat terjadi antara Ganjar dan Prabowo. Namun, Anies selalu berada pada urutan terbawah. Ketegangan politik yang berlebihan antara Ganjar dan Prabowo akan memicu sentimen negatif dan memunculkan kejenuhan pada pemilih.
"Hal ini tentu menguntungkan Anies Baswedan secara elektoral," ungkapnya.
Menurut dia, pemiliih tidak loyal (swing voters) Ganjar Pranowo masih tinggi, yang dalam berbagai hasil survei memperlihatkan rentang persentase 11,4 - 18,8 persen.
"Swing voters ini sewaktu-waktu bisa saja mengubah pilihannya akibat kekecewaan atau faktor politik lain yg melatarbelakangi," jelasnya.
Hal itu kata dia, terbukti saat polemik Piala Dunia U20, dimana Ganjar kehilangan banyak elektabilitas akibat menuai kontroversi. Terlebih, potensi tergerusnya suara para swing voter Ganjar akan diikuti pula oleh peningkatan dukungan terhadap para pesaing terdekatnya, khususnya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: Pengamat: Parpol cenderung percaya hasil survei dalam tentukan capres
Baca juga: Survei Charta: 61 persen pemilih Jokowi-Ma'ruf pilih Ganjar di pilpres
Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
