BSKDN minta pemda kerja sama dengan lembaga pendidikan soal inovasi

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah daerah (pemda) bekerja sama dengan beragam pihak, terutama lembaga pendidikan dalam rangka mengembangkan inovasi di daerahnya.

 

"Kerja sama dengan lembaga pendidikan ini bisa dalam riset, kajian, atau apa pun bentuknya," kata Yusharto, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta.

 

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri Kuliah Umum Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Nusa Tenggara Barat (NTB) bertema "Tugas dan Fungsi BSKDN Kemendagri dan Kinerja Pemerintah Daerah" di Kampus IPDN Regional NTB, Lombok Tengah, NTB, Rabu.

 

Berikutnya, Yusharto mengatakan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam pengembangan inovasi tersebut juga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: BSKDN ajak pemda pandang inovasi sebagai cara kerja majukan daerah

Baca juga: BSKDN: Pemda harus berpikir inovasi datangkan pendapatan pasif daerah

 

Dia menambahkan kesejahteraan masyarakat dapat pula dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan terhadap sumber daya masyarakat, dan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

 

Ia pun mengatakan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dapat menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh publik sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

 

Terkait dengan hal tersebut, Yusharto berharap praja IPDN pun dapat menjalankan program praktik kerja lapangan (PKL) dengan bersungguh-sungguh. Pasalnya, lanjut dia, program tersebut bisa menjadi langkah awal bagi praja IPDN untuk mengenali masalah di daerahnya.

Lalu, mereka dapat merumuskan sebuah inovasi atau rancangan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Berikutnya, hal itu dapat ditawarkan kepada pemerintah daerah.

 

Ia mengatakan pula setiap inovasi yang ditawarkan praja IPDN kepada daerah akan dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui BSKDN. Kemudian melalui indeks inovasi daerah (IID), BSKDN akan menilai inovasi tersebut dengan sejumlah parameter ukur yang telah ditentukan.