Tanjung Redeb (ANTARA News) - Eksploitasi sumber daya alam seperti penambangan batu bara dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit mengancam kerusakan lingkungan Kabupaten Berau.

Hal itu disampaikan Deputi VI Pemantuan Program dan Institusi Penegak Hukum Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Mas Achmad Santosa, yang hadir sebagai pembicara dalam Ekshibisi Forum Berau Banuanta (FBB) dan Temu Rembug menuju Berau Hijau tahun 2013 di Tanjung Redeb, Berau, Rabu (23/1).

"Ancaman sudah terlihat tapi belum terlambat. Komitmen Berau hijau harus terinvestasikan dalam rencana lembaran jangka menengah dan itu harus tercermin dalam rencana tata ruang dan wilayah," ungkapnya.

Untuk menuju ke tujuan itu, dia menyebut pula pentingnya kajian lingkungan hidup strategis.

Pria yang akrab disapa Mas Ota ini mengemukakan indikator kerusakan lingkungan perlu ditekan sejak dini, mengingat tuntutan dunia usaha yang terus meningkat dan mengarah pada eksploitasi SDA perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

"Ancaman nyata di depan mata yakni desakan ekonomi dari paradigma PAD bagi daerah dengan membuka konsesi batu bara dan perkebunan selalu menggoda, di sini peranan pemerintah untuk menyiapkan langkah berikutnya sebagai antisipasi kerusakan tentunya dengan komitmen penuh perusahaan itu sendiri," sambungnya lagi.

Temu Rembug yang digawangi FBB diperkuat dengan 22 daftar organisasi anggota FBB mulai dari LSM, mahasiswa dan organisasi pencinta lingkungan lainnya, juga dihadiri pembicara yang terdiri dari Mas Ota, Asisten II pemkab Berau, Suparno kasim, Ketua DPRD Berau Ir Elita herlina, Berlin Silalahi dari Disbudpar Berau, Direktur yayasan Berau Lestari dan senior Advisor for Int Forest carbon Policy The nature Conservancy (TNC) Wahjudi wardojo.

Menurut Wahjudi dari TNC, sejauh ini peranan TNC dalam upaya menjaga kestabilan lingkungan Berau yang didominan hutan, sebatas kajian ilmiah yang disodorkan kepada pemkab Berau untuk dijadikan acuan.

"Kita tidak bisa intervensi, hanya sebatas menyampaikan hasil kajian kami di lapangan," ujarnya.

Kegiatan kemarin, lebih ditujukan pada upaya mendorong stakeholder yang ada, khususnya Organisasi masyarakat Sipil (OMS) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan di kabupaten Berau sebagai model Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

Kabupaten Berau telah menjalankan REDD setelah dilaunching menteri kehutanan tahun 2008 melalui program karbon hutan Berau (PKHB).

Program REDD ini dinilai berpotensi memberikan manfaat tambahan yang signifikan diantaranya pengentasan kemiskinan, meningkatkan tata kelola pemerintahan, melindungi keanekaragaman hayati. (HDA/A041)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013