Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta kepala daerah di Provinsi Banten agar meningkatkan capaian penerapan reformasi birokrasi (RB) tematik, terutama terkait dengan dampak penurunan tingkat kemiskinan.

"Kita bersama-sama berupaya agar capaian reformasi birokrasi di Banten terus lebih baik di tahun-tahun yang akan datang sehingga masyarakat Banten akan merasakan dampak baiknya, seperti penurunan kemiskinan yang harus terus dipacu,” ujar Anas, sapaan akrab Abdullah Azwar Anas.

Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Provinsi Banten di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa.

Selain menurunkan tingkat kemiskinan, katanya, reformasi birokrasi tematik yang dirumuskan Kemenpan RB fokus menghadirkan tiga dampak baik lainnya bagi masyarakat, yaitu peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, mewujudkan program prioritas Presiden Joko Widodo dengan menggunakan produk dalam negeri, dan penekanan inflasi.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan komitmennya melanjutkan dan mengakselerasi praktik baik reformasi birokrasi di Banten.

Ia mengatakan jajaran Pemprov Banten dan jajaran pemerintah di tingkat kabupaten/kota terus berupaya sekuat tenaga untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi.

“Kami berkomitmen untuk menyukseskan kebijakan-kebijakan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten sesuai arahan Presiden,” kata dia.

Sebelumnya, Azwar Anas mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) agar memanfaatkan kanal tanya jawab yang disediakan Kemenpan RB untuk membantu mereka memahami berbagai kebijakan baru dari kementerian itu.

Baca juga: Menpan ajak pemda manfaatkan kanal tanya jawab Kemenpan RB
Baca juga: Menpan RB rapikan 27 ribu aplikasi dengan SPBE


“Kami sudah membuat kanal untuk bapak ibu bertanya kepada kami karena begitu banyak kebijakan baru. Ini banyak daerah harus perjalanan dinas ke Jakarta, maka kami buat line telpon seperti ini,” ujar dia.

Ia menyampaikan Kemenpan RB saat ini telah menghadirkan empat hari unit kerja yang masing-masing memuat satu topik utama dan satu person in charge (PIC) atau penanggung jawab sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan hari untuk bertanya kepada PIC terkait sesuai dengan topik harian yang telah ditentukan.

Empat hari unit kerja itu meliputi, pertama pada hari Selasa dengan topik seputar sumber daya manusia (SDM) aparatur dengan PIC yang dapat dihubungi Benny Alexander melalui nomor telepon 085171171925. Kedua adalah hari Rabu dengan topik reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan pengawasan dengan PIC Qonita Silmi (081291162111).

Ketiga adalah hari Kamis dengan topik utama pelayanan publik dengan PIC Dimas Mahardika (081312406155). Terakhir, hari Jumat dengan topik utama kelembagaan dan tata laksana dengan PIC Salvina Herda (085216047888).

“PIC yang tercantum di sini bukan hanya formalitas untuk menerima telepon, tapi dia akan bisa menyelesaikan masalah ibu bapak sekalian,” kata Anas.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023