urusan politik sesuai aturan yang melarangJakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mengimbau Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah itu untuk netral saat menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), khususnya terkait urusan politik menjelang Pemilu 2024.
"Untuk urusan politik sesuai aturan yang melarang, maka FKDM harus netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya," kata Asisten Pemerintahan Pemkot Jakbar Firmanudin saat peningkatan pemahaman sistem deteksi dini pada anggota FKDM di Jakarta Barat, Senin.
Firmanudin mengatakan, FKDM dilantik di bawah payung hukum dan merupakan intelijen pelat merah dan dalam waktu dekat ini merupakan tahun politik.
Ia melanjutkan, untuk soal narkoba di Jakarta Barat ada dua tempat, yaitu tempo dulu Kamplek Ambon di Cengkareng dan Kampung Boncos di Palmerah yang saat ini sedang berusaha dibebaskan hingga diharapkan dalam waktu dekat ini bisa selesai.
"Kaitan soal narkorba, tawuran, kenakalan remaja dan lain sebagainya merupakan tanggung jawab kita dan para lurah, camat, wali kota dan aparat yang terbawah," katanya.
Baca juga: Wali Kota Jakut ingin FKDM menyinergikan tupoksi dengan ormas
Mereka itu, katanya, memerlukan informasi dari para FKDM karena untuk membantu menyelesaikan permasalahan permasalahan di masyarakat sehingga para pimpinan daerah dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Untuk itu diperlukan sinergi yang baik antara FKDM dengan pemerintah," ucapnya.
Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Barat, Mohamad Matsani menuturkan jumlah FKDM di Jakarta Barat sebanyak 475 orang.
Namun, untuk kegiatan peningkatan pemahaman sistem deteksi dini tersebut diikuti sebanyak 100 anggota FKDM secara tatap muka dan sebagian lagi secara virtual.
Kegiatan diisi dengan pemaparan, diskusi dan tanya jawab secara tatap muka atau virtual dengan nara sumber terdiri dari Kolonel Ariston, Perwira Penghubung BIN Kota Administrasi Jakarta Barat, Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta, Munir Arsyad dan Ketua FKDM Jakarta Barat, Ahmad Eton.
Baca juga: DPRD DKI minta FKDM hingga RW dapat jaminan BPJS Ketenagakerjaan
"Ini dilakukan demi terwujudnya partisipasi masyarakat terutama jajaran FKDM untuk membantu Pemkot Jakbar, khususnya dalam bidang kamtibmas dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan baik oleh ulah manusia ataupun bencana alam," katanya.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023
