Pemprov DKI bentuk satgas kesiapsiagaan gempa bumi

 

"Dengan dibentuknya Satgas Penilaian Gedung dan Non Gedung, diharapkan kita dapat bersama-sama mengurangi risiko gempa bumi untuk menjamin keberlangsungan usaha, meminimalkan korban jiwa, kerugian infrastruktur dan gangguan aktivitas layanan masyarakat," kata Heru di Balai Agung DKI, Jakarta Pusat, Selasa.

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan berbagai upaya dalam pengurangan risiko bencana seperti peningkatan kapasitas bagi pengelola gedung bertingkat dan fasilitas publik berupa sosialisasi dan simulasi tanggap bencana, pendampingan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), serta penilaian keselamatan gedung terhadap ancaman kebakaran.

Heru menjelaskan, pembentukan satgas ini  bertujuan agar semua gedung di DKI Jakarta memenuhi syarat keamanan saat terjadi bencana.

 

"Ya untuk membantu kami bisa meneliti gedung-gedung yang rawan gempa dan juga terkait penilaian kecepatan tanggap darurat terutama misalnya gempa bumi," ujar Heru.

Selain itu, Heru menyebut bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu memperhatikan titik-titik kemacetan yang menjadi jalur evakuasi bencana.

 

“Kalau dari sistem SDM sudah memadai, dari infrastruktur kendaraan dan lain-lain sudah mencukupi, tinggal kendalanya adalah kadang kala menuju ke lokasi macet, termasuk jalur evakuasi dan harus ditambah pos-pos Damkar dan pos terpadu di tempat-tempat strategis,” lanjut Heru.

 

Satgas terpadu ini terdiri dari gabungan  yakni pemerintah pusat (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah (BPBD, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DKCTRP), organisasi masyarakat (Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Jakarta Rescue), KADIN DKI Jakarta, Asia Pasific Alliance for Disaster Management (APAD) Indonesia, dan Universitas Tarumanagara.

Satgas tersebut nantinya melakukan pemantauan terhadap keandalan gedung dan non gedung di Jakarta dalam menghadapi ancaman gempa bumi, memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan gedung, hingga melakukan koordinasi intensif dengan lembaga terkait untuk memberikan saran dan masukan terhadap hasil pemeriksaan.

 

Penilaian ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam sebuah sistem yang dinamakan SIDUGATAMI (Sistem Gedung Tangguh Bencana Gempa Bumi).

 

“Kegiatan ini menjadi upaya nyata bersama dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Tangguh Bencana," ucap Heru.
Baca juga: Kerugian kebakaran di DKI Jakarta sepanjang 2022 capai Rp130,6 miliar
Baca juga: Pembangunan gedung di DKI diminta perhatikan ketahanan gempa
Baca juga: BNPB sarankan Pemprov DKI bangun bangunan tahan gempa