Saat turut serta dalam pawai Pride di Bangkok pada Minggu, dia juga menjanjikan pengakuan hak identitas gender seandainya terpilih sebagai kepala pemerintahan Thailand itu.
Ribuan orang dan pendukung LGBTQ+ serta pemimpin politik berjalan menyusuri pusat kota Bangkok yang bertepatan dengan bulan peringatan Pride.
Mereka mempromosikan kesetaraan gender dalam pawai resmi Pride kedua yang diadakan di negara ini.
Para peserta melambai-lambaikan bendera pelangi dengan berbagai macam poster yang di antaranya bertuliskan "Kebebasan Memilih Jenis Kelamin", dan juga "Cinta adalah Cinta" yang dibalut warna-warni pelangi.
Gubernur Bangkok Chadchart Sittipunt mengungkapkan sekitar 50.000 orang mengikuti pawai parade Pride tahun ini. Jumlah inni dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah peserta tahun lalu.
Tokoh-tokoh politik yang bergabung dalam pawai termasuk Pita Limjaroenrat, pemimpin Partai Move Forward, yang tengah bersiap memimpin koalisi setelah koalisinya meraih kursi terbanyak dalam pemilihan umum 14 Mei.
Baca juga: Arti kemenangan oposisi Thailand untuk upaya ASEAN di Myanmar
Kesiapan Pita Limjaroenrat membentuk pemerintahan koalisis ini menegaskan harapan rakyat Thailand untuk berakhirnya pemerintahan dukungan militer yang sudah berumur 10 tahun.
"Begitu pemerintahan terbentuk, kami akan mendukung Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan, Identitas Gender, dan lainnya, termasuk kesejahteraan," kata Limjaroenrat di sela-sela pawai.
Menurut dia , UU itu akan semakin melengkapi peringatan Pride tiap tahunnya.
Koalisi yang terdiri dari delapan partai politik tersebut telah sepakat meloloskan sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan.
UU ini bisa memastikan hak yang sama bagi semua pasangan tanpa memandang jenis kelamin, setelah rancangan undang-undang ini dan sejumlah legislasi terkait lainnya terhenti di parlemen semasa pemerintahan sebelumnya.
Thailand adalah salah satu negara di Asia yang memiliki komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender paling terbuka.
Namun demikian, banyak aktivis politik menilai hukum dan lembaga-lembaga Thailand belum mencerminkan perubahan sikap sosial dan masih mendiskriminasi kaum LGBT dan pasangan sesama jenis.
Baca juga: Delapan partai koalisi Thailand sepakat bentuk pemerintahan
Sumber: Reuters
Penerjemah: Resinta Sulistiyandari
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
