Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan bahwa konteks operasi yang berubah setelah pembatasan administrasi Taliban pada pekerja wanita di sektor bantuan kemanusiaan telah berkontribusi pada rencana yang direvisi.
Otoritas Taliban telah mengeluarkan beberapa perintah yang melarang pegawai wanita di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Afghanistan dan karyawan PBB untuk bekerja.
Sebelumnya beberapa lembaga bantuan telah memperingatkan bahwa larangan tersebut akan menghambat pengiriman bantuan di negara yang konservatif secara agama itu.
"Akhir-akhir ini muncul larangan bekerja untuk perempuan Afghanistan di LSM dan PBB. Hal ini telah menambah lapisan kompleksitas pada lingkungan perlindungan yang sudah sangat menantang, dan semakin membatasi kapasitas operasional mitra," demikian pernyataan PBB.
PBB juga mengungkapkan bahwa tragedi di Afghanistan telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan lebih dari dua pertiga populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Beberapa pejabat kemanusiaan dan diplomat telah memperingatkan potensi berkurangnya pendanaan untuk negara yang dilanda perang itu karena pembatasan Taliban terhadap pekerja perempuan. Selain pendanaan untuk Afghanistan, para negara donatur kini juga memprioritaskan keadaan ekonomi mereka di tengah krisis global.
Hingga saat ini nilai anggaran yang direvisi oleh negara donatur masih belum dapat dipastikan.
Permohonan bantuan kemanusiaan global seringkali tidak memenuhi jumlah total yang diminta. Pada tahun 2022, nilai bantuan tanggap kemanusiaan dianggarkan sekitar Rp66 triliun dan hanya terealisasi sekitar Rp48 triliun. Padahal, PBB mengatakan jumlah orang yang membutuhkan bantuan telah bertambah sejak tahun lalu.
Badan pembangunan PBB pada bulan April memperkirakan ekonomi Afghanistan akan berkontraksi dan mengalami kenaikan inflasi jika nilai bantuan mereka turun sebesar 30 persen.
Sumber: Reuters
Baca juga: Dewan Keamanan PBB akan bahas sikap Taliban soal perempuan pekerja
Baca juga: G7 minta Taliban batalkan larangan terhadap pekerja bantuan perempuan
Baca juga: Taliban larang pekerja perempuan, PBB hentikan bantuan ke Afghanistan
Penerjemah: Resinta Sulistiyandari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
