Diharapkan layanan KPBU dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan para pengguna layanan
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan sistem aplikasi KPBU 4.0 di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) DJPPR Kemenkeu Brahmantio Isdijoso saat acara peluncuran menyebutkan aplikasi KPBU 4.0 itu merupakan salah satu inisiasi DJPPR untuk mewujudkan kantor digital.

"Aplikasi ini akan melakukan digitalisasi proses bisnis KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) secara keseluruhan, dengan tujuan untuk memudahkan pemangku kepentingan dari Sabang sampai Merauke dalam mengakses layanan," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu,

Dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang memerlukan pertemuan secara langsung dan melibatkan banyak dokumen, menurut dia, aplikasi ini akan memberikan kemudahan dan efisiensi.

Melalui aplikasi tersebut, Brahmantio mengatakan pemangku kepentingan dapat mengakses informasi terkait fasilitas dan dukungan pemerintah, menyampaikan informasi penting mengenai proyek, serta bersama-sama pemangku kepentingan proyek dalam memperbarui dan memantau informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat.

KPBU merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Untuk mewujudkan pelayanan terbaik, DJPPR terus berkomitmen untuk senantiasa melakukan perubahan dan perbaikan layanan, salah satunya layanan pembiayaan KPBU ini.

Ke depannya, diharapkan layanan KPBU dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan para pengguna layanan.

Selain Brahmantio, acara peluncuran KPBU 4.0 turut dihadiri Direktur Utama PDAM Tirta Malem, Asisten II (Ekbang) Kota Samarinda, Direktur RSUD Samarinda, Kepala UPTD TPAS Manggar, Tim KPBU RSPTN Unpad, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan Tim Proyek Armada Kapal Riset Nasional BRIN.

Baca juga: Proyek KPBU Bendungan Merangin Jambi bernilai investasi Rp6,3 triliun
Baca juga: Menteri PUPR: Skema KPBU kunci utama wujudkan air bersih Jakarta 2030
Baca juga: Pemerintah dorong penggunaan skema KPBU percepat infrastruktur di IKN

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2023