Hampir 60 persen yang ada di Indonesia berada di Pulau Jawa. Itu menunjukkan adanya disparitas yang tajam terhadap layanan kesehatan di Indonesia,"
Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan persebaran dokter di Indonesia saat ini tidak merata sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

"Hampir 60 persen yang ada di Indonesia berada di Pulau Jawa. Itu menunjukkan adanya disparitas yang tajam terhadap layanan kesehatan di Indonesia," kata Kabid Pengembangan Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu dengan Sistem Rujukan PB IDI dr Gatot Soetono di Jakarta, Kamis.

Gatot mengatakan dokter di Indonesia berjumlah 94.641 orang. Paling banyak, yaitu 19.567 orang atau 20,67 persen berada di Jakarta.

Selanjutnya di Jawa Barat 14.573 orang (15,40 persen), Jawa Timur 10.623 orang (11,22 persen) dan Jawa Tengah 9.999 orang (10,57 persen).

Selain persebaran yang tidak merata di seluruh Indonesia, kata dia, sebagian besar dokter juga berada di ibukota provinsi. Akibatnya, ketersediaan dokter di derah juga tidak merata.

"Ada daerah di Indonesia yang tidak memiliki dokter spesialis paru-paru. Padahal, penyakit yang berhubungan dengan paru-paru cukup sering dialami penduduk Indonesia," katanya.

Karena itu, katanya, di era SJSN, IDI memiliki peran strategis dalam persebaran dan pemerataan distribusi dokter di seluruh wilayah Indonesia.

"Itu karena surat izin praktik yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan harus berdasarkan rekomendasi IDI," katanya.

"Jadi IDI memiliki peran strategis dalam pemberian surat izin praktek kepada para dokter melalui rekomendasi karena diatur dalam undang-undang. Kalau Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat izin praktek tanpa rekomendasi dari IDI bisa diadukan ke pengadilan tata usaha negara," tambahnya.

Gatot Soetono menjadi salah satu pembicara pada diskusi bulanan PB IDI bertema "Mempertanyakan Lagi Komitmen Negara akan Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat".

Selain Gatot, pembicara lain adalah anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh dan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo.

(D018/A035)

Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013