"Kami menginginkan layanan dan jaringan angkutan umum yang terintegrasi pada tahun 2020," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso dalam rapat pemaparan Masterplan Tranportasi Jabodetabek yang digelar Kementerian Perhubungan, Senin.
Menurut dia, angkutan umum yang benar-benar terintegrasi pada tahun 2020 sangat dibutuhkan apalagi mengingat terdapat lebih dari 7 juta perjalanan lintas provinsi yang dilakukan oleh warga di antara wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Sejumlah pihak seperti Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Tundjung Inderawan mengatakan bahwa rencana induk untuk kereta api yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya pada 2020 juga telah disiapkan.
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang turut menghadiri rapat pemaparan tersebut menginginkan agar pihaknya akan segera mengerjakan secara prioritas pada Masterplan Transportasi Jabodetabek.
Menurut Jokowi, dengan adanya rencana induk yang disodorkan Kemenhub maka juga akan menghubungkan Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya yang juga terlibat begitu pula dengan kerangka pembagian yang mudah dan jelas.
Gubernur DKI juga mengutarakan harapannya agar rencana induk tersebut dapat langsung diwujudkan karena selama ini sudah ada banyak kajian.
Sebelumnya, pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, permasalahan dalam angkutan massal di ibukota dapat dikatakan dimulai sejak adanya angkutan massal swasta yang menggunakan sistem setoran.
"Ketika swasta masuk dengan sistem setoran itu bermasalah," kata Djoko Setijowarno dalam diskusi "Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Kawasan Perkotaan" yang digelar Forwahub di Jakarta, Rabu (20/2).
Menurut dia, sistem mekanisme angkutan massal di ibukota yang ideal adalah dengan menerapkan tiket berlangganan seperti yang dilakukan di sejumlah moda transportasi di ibukota seperti di busway Transjakarta.
(M040/R010)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
