Amnesty kecewa dengan pernyataan pemerintah Indonesia

Amnesty kecewa dengan pernyataan pemerintah Indonesia

Amnesty International adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional dengan tujuan mempromosikan seluruh HAM yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights dan standar internasional lainnya (ANTARA News/Lukisatrio)

London (ANTARA News) - Amnesty International kecewa terhadap pernyataan pemerintah Indonesia yang tidak akan membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) mengadili mereka yang bertanggung jawab terhadap penculikan dan penghilangan paksa 13 aktivis politik selama tahun 1997 dan1998. 

Campaigner - Indonesia & Timor-Leste Amnesty International Secretariat, Josef Roy Benedict, kepada ANTARA London, Sabtu menyebutkan kegagalan menghadirkan kebenaran apa yang terjadi kepada mereka yang hilang dan membuat pelaku bertanggung jawab, melanggengkan keberlanjutan pelanggaran HAM dan mendukung iklim impunitas di Indonesia.

Amnesty International yang markas besarnya di London juga meminta pemerintah Indonesian untuk meratifikasi Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa pada kesempatan sesegera mungkin, memasukkan ketentuan ke dalam hukum domestik dan mengimplementasikannya pada kebijakan dan praktik.

Penasehat Presiden Albert Hasibuan membawa harapan ketika dikabarkan menyatakan Presiden akan mengeluarkan keputusan untuk membentuk sebuah Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kasus penghilangan paksa 1997-98.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, membantahnya dan mengumumkan bahwa pemerintah tidak mempunyai rencana untuk membentuk pengadilan tersebut.

Nasib dan keberadaan dari 13 aktivis politik yang hilang pada 1997-1998 selama bulan terakhir kekuasaan Presiden Suharto masih tidak diketahui. Lima di antaranya menjadi korban penghilangan paksa pada 1997 dan delapan hilang selama krisis politik di awal 1998.

Sembilan lainnya yang ditangkap dan disiksa militer selama ditahan secara terisolir di fasilitas militer di Jakarta 1998, dan yang kemudian dilepas, telah mengkonfirmasi paling tidak enam orang yang masih hilang.

Menindaklanjuti penyelidikan yang dibuat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), parlemen Indonesia merekomendasikan Presiden Bambang Yudhoyono untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab terhadap penghilangan paksa pada 1997-1998.

Rekomendasi lainnya mencakup pencarian segera 13 aktivis yang masih hilang oleh pihak berwenang Indonesian; pemberian "rehabilitasi dan kompensasi" kepada keluarga korban; dan ratifikasi Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Amnesty International meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menjalankan rekomendasi parlemen 2009 tersebut dan secepatnya menginisiasi suatu investigasi independen, imparsial, dan efektif atas penghilangan 13 aktivis tersebut.

Hal ini harus merupakan bagian dari investigasi yang lebih luas atas penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia dan selama pendudukan Timor-Leste pada 1975-1999.

Mereka yang ditemukan bertanggung jawab harus dibawa ke muka hukum dalam suatu pengadilan yang independen dan prosesnya harus sesuai dengan standar internasional tentang keadilan, tanpa menerapkan hukuman mati.

Korban dari penghilangan paksa dan/atau keluarganya harus disediakan pemulihan yang lengkap dan efektif termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan ketidakberulangan.

Penghilangan paksa adalah pelanggaran HAM yang serius dan kejam; sebuah pelanggaran hak baik terhadap korban langsung maupun terhadap mereka yang mencintainya.

Selama nasib dan keberadaan dari orang-orang hilang tidak diketahui keluarganya, penghilangan paksa merupakan pelanggaran HAM yang terus terjadi, seringkali untuk bertahun-tahun, setelah penculikan pertama kali dilakukan. (ZG)

Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2013

Komentar