Isu demokrasi juga hal penting karena bagi negara demokrasi suara rakyat melalui parlemen dan suara masyarakat sipil itu diperhatikan berbeda dengan negara non-demokrasi,"
Nusa Dua (ANTARA News) - Isu demokrasi diusulkan untuk masuk ke dalam agenda pembangunan global pasca-2015 dengan melibatkan parlemen, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan lembaga peneliti.

"Isu demokrasi juga hal penting karena bagi negara demokrasi suara rakyat melalui parlemen dan suara masyarakat sipil itu diperhatikan berbeda dengan negara non-demokrasi," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie di sela-sela Forum Parlemen Regional Asia-Pasifik dan Akselerasi Koalisi Organisasi Sipil (CSO) dalam Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan Agenda Pembangunan Pasca-2015 di Nusa Dua, Bali, Selasa.

Menurut dia, beberapa negara yang mengalami kehancuran pembangunan akibat krisis politik dan militer yang terjadi, salah satunya akibat tidak dilaksanakannya demokrasi dalam penataan kekuasaan di tingkat nasional.

Dengan terlibatnya masyarakat parlemen dan masyarakat madani, maka semua pihak dapat berperan dalam membangun negara.

Marzuki menyebutkan bahwa isu demokrasi yang menjadi salah satu isu utama yang didiskusikan anggota parlemen dan forum CSO akan diusulkan kepada anggota Panel Tingkat Tinggi (HLP) untuk merumuskan kerangka pembangunan global pasca-2015 yang finalisasinya akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban ki-Moon di New York, Amerika Serikat, Mei mendatang.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai peran DPR RI dalam tujuan pembangunan milenium (MDGs), Marzuki menyatakan bahwa pada tahun 2010 telah dibentuk panitia kerja MDGs dengan beberapa rencana pencapaian target yang mengukuhkan kerja sama dan dukungan internasional mencapai tujuan pembangunan global itu.

"Panja itu yang memantau baik dalam hubungan dukungan internasional dan dialog dengan berbagai negara dalam mencapai MDGs," tambah Politisi Partai Demokrat itu.

Namun Marzuki menggarisbawahi bahwa faktor penentu dalam kebijakan pembangunan adalah pemerintah, parlemen lanjutnya, memberikan peran pengawasan dalam anggaran dan pelaksanaan undang-undang yang disahkan wakil rakyat dan pemerintah terkait pencapaian MDGs.
(KR-GBI/M038)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013