"Jalan tol yang sudah break event point atau sudah beruntung, semestinya dibangun jalan baru untuk mengurangi kemacetan. Keuntungan itu hendaknya dibangun jalan tol," kata Samuel Watimena saat rapat dengan Dirjen Bina Marga, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Dirut PT Jasa Marga di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Ia juga menyayangkan ketidakmauan dari PT Jasa Marga yang enggan membangun jalan tol karena alasan pembebasan tanah.
"Itu bisa dibicarakan karena ada UU Tanah. Dimana tanah untuk kepentingan umum diperbolehkan. Yang penting koordinasi antar instansi," kata politisi Demokrat itu.
Selain membangun jalan tol baru, Samuel mengusulkan untuk segera memberlakukan electronic pass.
"Jadi tak perlu antri saat masuk maupun keluar jalan tol karena pakai sistem yang terconnect dengan kartu kredit pengguna jalan tol, atau saving yang dipunyai sehingga sirkulasi jalan menjadi lancar dan tidak macet," kata anggota DPR RI asal Papua itu.
Ia menuturkan, kendala saat ini adalah kemacetan dalam kota karena keluar pintu tol akan bermuara pada jalan lain.
Sementara itu, untuk kenaikan tarif tol, dirinya meminta agar kenaikan tarif tidak harus dilakukan setiap 2 tahun.
"Kita minta kalaupun ada kenaikan, harus diikuti aspek pelayanan yang baik, optimal, standar pelayanan minimum. Kita juga minta agar kenaikan jangan dipatok setiap dua tahun naik. Idealnya pelayanannya ditingkatkan, baru diikuti kenaikan tarif," kata Samuel.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
