Kemkes-RCCC UI lakukan kajian kerentanan akibat iklim

Kemkes-RCCC UI  lakukan kajian kerentanan akibat iklim

Universitas Indonesia (humas.ui.ac.id)

"Indonesia merupakan wilayah endemik untuk beberapa penyakit yang perkembangannya terkait dengan pertumbuhan vektor pada lingkungan, misalnya Demam Berdarah Dengue dan Malaria,"
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kesehatan (Kemkes) bekerja sama dengan Research Center for Climate Change, Universitas Indonesia (RCCC-UI) dan didukung oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) melakukan kajian pemetaan dan model kerentanan kesehatan akibat perubahan iklim.

"Indonesia merupakan wilayah endemik untuk beberapa penyakit yang perkembangannya terkait dengan pertumbuhan vektor pada lingkungan, misalnya Demam Berdarah Dengue dan Malaria," kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemkes Tjandra Yoga Aditama dalam acara Kick of Meeting Proyek ICCTF-Kemkes tersebut di Jakarta, Rabu.

Kajian Kerentanan: Pemetaan, Penilaian, dan Adaptasi Berbasis Masyarakat pada Penyakit Demam Berdarah Dengue dan Malaria itu bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kecenderungan peningkatan kasus penyakit DBD dan Malaria jika terjadi perubahan iklim.

Kajian akan berfokus pada kajian kerentanan yaitu dengan melihat hubungan perubahan iklim secara langsung dengan penyakit tular vektor demam berdarah dan malaria.

Tjandra memaparkan dari kajian itu diharapkan dapat diperoleh model proyeksi perubahan iklim terkait insiden penyakit DBD dan Malaria berikut peta distribusi wilayah rentan di 21 Kabupaten/Kota di Indonesia antara lain di Provinsi Sumatera Barat (Kota Padang, Kab. Padang, Kab. Agam, Kab. Padang Panjang); Provinsi DKI Jakarta (Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Utara); Provinsi Banten (Kota Tanggerang, dan Kab. Tanggerang).

Kemudian di Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya, Kota Malang, Kab. Malang, Kab. Sumenep, Kab. Pasuruan, dan Kab. Banyuwangi); Provinsi Bali (Kota Denpasar, Kab. Badung, dan Kab. Karang Asem); serta Provinsi Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya, Kab. Muara Teweh, Kab. Kotawaringin Barat, dan Kab. Kotawaringin Timur).

Direktur Penyehatan Lingkungan Kemenkes Wilfried H. Purba selaku National Project Director menjelaskan kegiatan tersebut telah mulai dilakukan sejak Januari 2013 dan telah berhasil membentuk tim peneliti dan perekrutan staf pendukung serta berbagai persiapan kegiatan penelitian dan pengumpulan data di lapangan.

Dalam tahap persiapan itu juga telah dilakukan perekrutan tenaga "project management unit" dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP/Standard Operating Procedure.

"Dalam kegiatan ini, kami juga akan melibatkan daerah terkait kegiatan advokasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat di lokasi sasaran kegiatan dalam rangka adaptasi dampak perubahan iklim terhadap penyakit DBD dan Malaria," tambah Wilfried.

Perubahan iklim menjadi ancaman bagi berbagai sektor termasuk sektor kesehatan dimana dampak perubahan iklim terhadap kesehatan dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bukti ilmiah yang diperoleh hingga saat ini banyak menunjukkan bahwa variabilitas dan perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap epidemiologi penyakit yang ditularkan oleh vektor (vector-borne disease), air (water-borne disease), dan udara (air-borne disease).

"Di Indonesia terdapat tiga penyakit yang perlu mendapatkan perhatian terkait perubahan iklim, yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan diare," ujar Wilfried.
(A043/R010)

Pewarta: Arie Novarina
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013

Alokasi APBN untuk perubahan iklim baru cukupi sepertiga anggaran

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar