"Presidential threshold tampaknya masih tetap dipertahankan pada angka perolehan suara 20 persen di parlemen. Itu semua terkait dengan komitmen kami membangun kelembagaan presiden yang kuat dengan sistem presidensial," kata Azhar di Jakarta, Kamis.
Anggota Fraksi Gerindra itu yakin ambang batas 20 persen akan dipertahankan, kendati sejumlah partai menentangnya, karena disebutnya untuk menghindari konflik politik dalam masa pemerintahan periode lima tahun ke depan.
"Bila presiden yang terpilih nanti dari suatu partai yang suaranya tidak signifikan pada pemilu, itu sangat rentan mengalami konflik politik. Besar kemungkinan presiden itu juga akan sulit mengambil keputusan karena cenderung ditentang oleh partai-partai besar di parlemen. Di sinilah pentingnya angka yang tinggi untuk presidential threshold," jelasnya.
Dia mencontohkan keadaan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilainya acap "tidak kuat" akibat penerapan sistem presidensial yang tidak kuat dan tidak konsisten.
"SBY saja masih kerap digoyang di parlemen, padahal partainya pemenang Pemilu 2009 dan telah membangun koalisi. Kita tidak bisa membayangkan kalau nanti juga muncul kandidat presiden dari perseorangan. Efektivitas kerja lembaga kepresidenan dipastikan akan terus terganggu," ujarnya.
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
