Perlu ada `pilot project` di satu tempat, metodenya dan implementasinya seperti apa karena masih ada pro dan kontra terhadap kurikulum tersebut,"Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengusulkan perlu adanya proyek percontohan atau "pilot project" Kurikulum 2013 sebelum diterapkan.
"Perlu ada `pilot project` di satu tempat, metodenya dan implementasinya seperti apa karena masih ada pro dan kontra terhadap kurikulum tersebut," katanya usai Seminar Penguatan Empat Pilar Kebangsaan di Dunia Pendidikan yang bertajuk "Mengukuhkan Pendidikan Kewargaan bagi Kokohnya Nilai-Nilai Kebangsaan" di Jakarta, Selasa.
Hajriyanto menilai perbedaan pendapat terhadap Kurikulum tersebut mengakar pada elemen-elemen dasar. "Hal yang mendasar saja masih banyak penolak-penolakan, apalagi turunan-turunannya," katanya.
Menurut dia, perlu lebih banyak sosialiasasi kepada masyarakat sebelum kurikulum tersebut diimplementasikan.
"Jangan terlalu terburu-buru menerapkan kurikulum tersebut, pelan-pelan saja karena jika tidak bisa diimplementasikan ujung-ujungnya hanya pemborosan," katanya.
Hajriyanto berpendapat mengganti kurikulum tersebut harus diperlukan sosialisasi yang cukup panjang.
"Keputusan yang sifatnya menyeluruh seperti itu diperlukan proses yang panjang karena tidak gampang mengubah suatu kultur," katanya.
Menurut dia, masih ada kesenjangan informasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan para guru di lapangan.
"Seperti melihat garis paralel yang tetap saja sejak diperkenalkan dari awal sudah memancing kontroversi antara yang mendukung dan yang menolak dan tidak ada yang menjembatani perbedaan pemahaman tersebut," katanya.
Dia menjelaskan tujuan utama Kurikulum 2013 tersebut adalah untuk mengisi kekurangan-kekurangan budaya kultur dan karakter bangsa.
"Karena itu, ada penambahan-penambahan mata pelajaran, seperti budi pekerti dan kewargaan," katanya.
Dalam Kurikulum 2013, beberapa mata pelajaran akan disederhanakan, contohnya hanya akan ada enam dari 12 mata pelajaran yang akan diajarkan, seperti Pendidikan Agama, (PPKn), Matematika, Bahasa Indonesia, Seni Budaya dan Penjaskes, sementara IPA dan IPS akan dihapus.
Kurikulum yang menghabiskan anggaran hingga Rp2,94 triliun tersebut bertujuan untuk mengantisipasi ketinggalan, mempercepat ketinggalan pelajaran serta menunjang pendidikan nasional ke arah yang lebih baik yang juga menjadi tujuan nasional. (J010/H-KWR)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013
