Kami berharap, ada peningkatan karena masih banyak kabupaten/kota di Jateng yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP),"Kudus (ANTARA News) - Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Bambang Adi Putranta mengungkapkan tentang laporan keuangan, yakni hanya delapan dari 35 kabupaten/kota yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Kami berharap, ada peningkatan karena masih banyak kabupaten/kota di Jateng yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP)," ujarnya ditemui disela-sela akan mengikuti jelajah Kudus-Jepara dengan bersepeda di Kudus, Minggu.
Ia mengatakan, Kabupaten Kudus, termasuk salah satu kabupaten/kota di Jateng yang mendapatkan opini WDP.
Opini yang diterima masing-masing daerah dari pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, katanya, disesuaikan dengan data dari pemerintah daerah.
Dalam rangka penentuan opini, katanya, BPK akan membentuk tim pemeriksa laporan keuangan masing-masing daerah.
"Hasil dari tim pemeriksa akan dipertanggung jawabkan karena ada dokumentasinya," ujarnya.
Ia menegaskan, petugas BPK tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.
"Kami juga berupaya meningkatkan kualitas kontrol dari masing-masing tim pemeriksa," ujarnya.
Inspektur Utama Badan Pemeriksan Keuangan RI Mahendro Sumardjo berharap, diresmikannya kantor BPK perwakilan Jateng akan memacu kinerjanya, karena sebelumnya juga mencapai kinerja nomor satu pada 2011.
Selain itu, dia juga berharap, bisa meningkatkan kinerjanya dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang dilandasi nilai-nilai dasar independen dan integritas.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin Lathif
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
