"Otonomi daerah dengan menggunakan sistem desentralisasi menyebabkan pemerataan korupsi terjadi dari Sabang sampai Merauke," kata Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI (Forkoma PMKRI) Bali itu, Minggu.
Dia mengatakan persoalan menonjol di daerah adalah korupsi yang sebagian besar disebabkan pemekaran daerah yang disebutnya hanya bentuk "pembagian kue" kepada daerah.
Tanpa ada kajian terpercaya sehingga pemerintah dinilai sembrono dalam memberikan dana dan kewenangan otonomi. "Sehingga yang terjadi kemudian adalah buang-buang uang negara saja," kata Yohanes.
Dia menilai peraturan Pemerintah soal otonomi daerah perlu diperbaiki karena pasal ini menyebutkan calon kepala daerah adalah orang dikenal di daerah itu dan ini ditafsirkan secara sempit.
Akibatnya, kata dia, bangsa Indonesia terjebak dalam primordialisme.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
