Alasan teknis itu naif. Saya menyesalkan sikap pemerintah yang kurang profesional dalam melakukan persiapan UN padahal sudah menjadi kegiatan rutin, hal itu tak boleh terjadi.Zul Sikumbang Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya tak perlu menunda Ujian Nasional (UN) tingkat SMA untuk beberapa provinsi karena alasan teknis, yakni pencetakan soal ujian yang belum selesai.
"Alasan teknis itu naif. Saya menyesalkan sikap pemerintah yang kurang profesional dalam melakukan persiapan UN padahal sudah menjadi kegiatan rutin, hal itu tak boleh terjadi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya sudah bisa mengantisipasinya. Apalagi mekanisme di pusat maupun daerah sudah berjalan dan tidak berubah lagi," kata anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati kepada ANTARA News, Jakarta, Minggu.
Karena ada penundaan UN tingkat SMA, ia menyarankan kepada Kemendikbud untuk menunda secara keseluruhan UN tersebut.
"Kalau perlu UN di semua tingkatan dihapus saja," ungkap anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan itu.
Ditambahkan, selain alasan teknis, ia juga memperkirakan, ditundanya UN tingkat SMA itu karena ditariknya anggaran-anggaran dekonsentrari daerah ke pusat.
"Bisa saja itu salah satu alasan. Tapi saya lebih cenderung kepada alasan teknis tadi," ujar dia. Terkait UN sendiri, sebenarnya tingkat kelulusan siswa tidak hanya pada UN sebagaimana yang diinginkan pemerintah.
"Tahun 2011, Komisi X DPR RI menyarankan agar kelulusan siswa ditentukan oleh nilai akhir UN 60 persen dan 40 persen nilai di sekolah. Lalu digabung, itu nilai kelulusan. Tahun 2012 adalah 50:50. Namun Kemendikbud tanpa ada konsolidasi tiba-tiba memutuskan UN akan dilaksanakan. Jalan sendiri saja pemerintah itu," kata Reni.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
