Kami ingin mengajak kepada semua pencinta dunia pendidikan untuk bersama-sama membuka posko antiputus sekolah pada awal tahun pelajaran nanti,"Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah siap mendirikan posko antiputus sekolah atau "anti-drop out" untuk memastikan tidak ada siswa tak bersekolah usai melaksanakan ujian nasional semua jenjang di seluruh Indonesia.
"Kami ingin mengajak kepada semua pencinta dunia pendidikan untuk bersama-sama membuka posko antiputus sekolah pada awal tahun pelajaran nanti," ujar Ketua DPRD Jatim Imam Sunardhi ketika membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh pada Upacara Hari Pendidikan Nasional di Tugu Pahlawan Surabaya, Kamis.
Tujuan didirikannya posko tersebut, kata dia, agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan lebih tinggi, terutama dari jenjang pendidikan dasar ke menengah.
Di samping itu, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, mulai tahun pelajaran 2013-2014 akan diterapkan Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah secara bertahap dan terbatas.
"Bertahap artinya, kurikulum tidak diterapkan di semua kelas di setiap jenjang, tetapi hanya di kelas 1 dan kelas 4 untuk SD, dan kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk SMA/SMK. Sedangkan, terbatas diartikan sekolah yang melaksanakannya disesuaikan dengan tingkat kesiapan sekolah," kata dia.
Kurikulum 2013 dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keterampilan, serta sikap secara utuh. Hal ini penting dalam rangka mengantisipasi kebutuhan petensi menyiapkan generasi emas.
Imam Sunardhi juga menyampaikan permohon maaf Mendikbud M. Nuh atas persoalan penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMA/sederajat tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini, kata dia, harus dijadikan pelajaran yang sangat berhargadalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.
"Pendidikan menjadi sangat penting karena dalam perspektif sosial kemasyarakatan ada tiga penyakit sosial yang berdampak negatif, yaitu kemiskinan, ketidaktahuan,keterbelakangan beradaban. Mencegahnya maka perlu memiliki pendidikan yang kuat," katanya.
Pendidikan, lanjut Imam, selain digunakan sebagai vaksin sosial, juga merupakan elevator sosial meningkatkan status sosial. Pelayanannya juga harus menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua, tanpa membedakan asal-usul, status sosial, ekonomi, dan kewilayahan.
"Karena itulah pemerintah terus menyiapkan tersedianya satuan pendidikan yang layak, terutama di daerah, termasuk pengiriman guru melalui program Sarjana Mendidik di daerah. Pemerintah juga telah menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bidik Misi dan Beasiswa. Tahun 2013, telah disiapkan anggaran Rp7,8 triliun untuk BSM," kataya.
Sementara itu, dalam upacara tersebut juga disematkan tanda Kehormaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun kepada 200 orang pegawai, yang secara simbolis diwakili oleh Andrik Laseni, S.Pd, Drs Endi Sunarto, MM, serta Drs Nurhidayat.
(KR-FQH/F002)
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
