Kita berharap pertumbuhan ekonomi 6,2-6,3 persen, koreksi pertumbuhan di APBN 6,8 persen,"Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pertumbuhan ekonomi akan dikoreksi menjadi 6,2--6,3 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013, turun dari asumsi APBN 2013 yang sebesar 6,8 persen.
Hal itu dikatakan Plt Menteri Keuangan tersebut seusai rapat kabinet terbatas bidang ekonomi dan politik di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa malam.
"Kita berharap pertumbuhan ekonomi 6,2--6,3 persen, koreksi pertumbuhan di APBN 6,8 persen," kata Hatta.
Menurut Hatta, asumsi pertumbuhan tersebut dinilai lebih realistis mengingat kondisi perekonomin yang kini berkembang di dunia juga masih memburuk. Apalagi, dalam pengumuman Badan Pusat Statistik kemarin, pertumbuhan ekonomui di kuartal pertama hanya sebesar 6,02 persen.
Hatta mengatakan, beberapa indikator menunjukkan adanya pelemahan dari pertumbuhan. PMTB mengalami penurunan, ekspor yang melemah, begitupula impor barang modal yang menurun. Di sisi lain, perekonomian dunia juga belum menunjukan tanda-tanda yang positif.
Indonesia menurut dia, masih ditolong dengan pertumbuhan investasi dan konsumsi dalam negeri. Dua sektor tersebut masih menjadi andalan dalam pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, rapat kabinet terbatas bidang ekonomi dan politik tersebut berlangsung kurang lebih dua setengah jam.
Presiden Yudhoyono memimpin rapat tersebut didampingi oleh Wakil Presiden Boediono, dan dihadiri antara lain, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana, Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawati.
Juga hadir Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto.
(M041/B012)
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
