Hal itu dikatakan Plt Menteri Keuangan itu, dalam konfrensi pers seusai rapat kabinet terbatas bidang perekonomian dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa malam.
Rapat yang berlangsung selama lebih dari 2,5 jam tersebut salah satunya membicarakan terkait pelemahan pertumbuhan perekonomian seiring dengan laporan Badan Pusat Statistik yang menyatakan kuartal pertama 2013 ini sebesar 6,02 persen.
Beberapa paket kebijakan yuang dikaji menurut dia di antaranya terkait dengan iklim investasi seperti penerapan `tax holliday` (pembebasan pajak) dan daftar negatif investasi. Selain itu juga paket penguatan pasar domestik.
Ia menambahkan dalam iklim ekonomi dunia yang juga tengah memburuk saat ini, antispasi dengan berbagai paket kebijakan sangat dibutuhkan.
Apalagi dampak pelemahan telah dirasakan terlihat dari pengumuman BPS di kuartal pertama 2013 yang mencatat pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 6,02 persen, dengan ekspor yang menurun dan pembentukan modal tetap bruto yang juga turun.
Untuk paket kebijakan ini sangat dibutuhkan. "Yang paling penting mempersiapkan paket kebijakan ekonomi kita untuk mempertahankan pertumbuhan kita," katanya.
Sebelumnya Presiden dalam pengantar rapat tersebut menginstruksikan agar birokrasi perijinan usaha yang berbelit-belit segera dipangkas guna mendorong investasi. Hal ini mengingat investasi merupakan salah satu andalan perekonomian Indonesia saat ini selain konsumsi domestik.
Presiden Yudhoyono memimpin rapat tersebut didampingi oleh Wakil Presiden Boediono, dan dihadiri antara lain, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana, Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawati.
Juga hadir Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto.
(M041/B012)
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
